REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Duta Besar China untuk Australia, Cheng Jingye telah memperingatkan pemerintahan Scott Morrison untuk tidak ikut campur terhadap masalah di Hong Kong. Dia menegaskan, bahwa persoalan di Hong Kong adalah urusan dalam negeri China.
Peringatan itu diluncurkan lantaran Perdana Menteri Australia Scott Morrison dinilai telah mengintervensi pemerintahan Hong Kong. Morrison telah mendesak Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mendengarkan dengan seksama tuntutan massa dan berupaya mewujudkan resolusi damai.
Dalam komentar publik pertamanya terhadap intervensi Australia, Cheng mengatakan bahwa demonstrasi di Hong Kong telah berubah menjadi perilaku radikal, keras dan illegal.
“Para demontrasi bertujuan merusak ‘satu negara dua sistem’. Pemerintah yang bertanggung jawab tentu tidak akan duduk diam," kata dia, dilansir The Sidney Morning Herald, Ahad (18/8).
Saat ini, pemerintah Cina juga kian masif menggiring opini publik bahwa gerakan pro-demokrasi di Hong Kong adalah sikap radikal. Duta Besar China bahkan mengatakan tekad China untuk melindungi satu negara, dua sistem tidak tergoyahkan, dan ini harus diakui oleh negara-negara yang menyatakan pendapat mereka tentang peristiwa di Hong Kong.
"Pemerintah dan entitas asing harus secara ketat mematuhi hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Tidak mendukung radikal radikal, tidak ikut campur dalam urusan Hong Kong dan urusan internal Cina dalam bentuk apa pun," kata Cheng.
Menurut Cheng, setiap upaya untuk mengacaukan Hong Kong pasti akan gagal. Hong Kong yang makmur dan stabil melayani kepentingan masyarakat internasional termasuk Australia.
"Kami sangat berharap bahwa orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Australia akan melihat gambaran nyata situasi di Hong Kong, bertindak demi kepentingan kemakmuran, stabilitas, dan supremasi hukum Hong Kong,” tambah Cheng.
Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh Australia, Penny Wong juga telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Marise Payne dan memintanya membentuk tim intelijen bipartisan khusus untuk semua anggota parlemen. Tim itu dimaksudkan untuk menghindari pertentangan lebih jauh antara Australia dan China.
Protes yang melanda kota dimulai pada Juni atas undang-undang yang akan memungkinkan warga Hong Kong ditahan dan diekstradisi ke Tiongkok. RUU ekstradisi telah ditangguhkan oleh Ms Lam tetapi tidak ditarik. Dia telah menolak permintaan pemrotes agar mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
