REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Dewan Transisi Militer (TMC) yang berkuasa di Sudan dan aliansi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) memulai deklarasi konstitusional, Ahad (4/8). Dokumen itu ditandatangani di Ibu Kota Sudan, Khartoum, oleh wakil kepala TMC Mohamed Hamdan Dagalo dan anggota FFC Ahmed Rabiaa.
Berbicara pada upacara penandatanganan, mediator Uni Afrika Mohamed Elhassan Lebatt mengatakan kesepakatan itu mengatur pengaturan untuk pembentukan lembaga-lembaga Sudan. Lembaga itu termasuk dewan yang berdaulat yang akan memerintah negara itu selama periode transisi tiga tahun.
Lebatt mengatakan kedua pihak akan menempatkan tanda tangan terakhir mereka pada pakta 17 Agustus di hadapan para pemimpin negara-negara tetangga. Sementara, Dagalo, pada bagiannya, menegaskan kembali komitmen TMC untuk mengimplementasikan perjanjian.
"Di momen bersejarah ini, kami mengkonfirmasi komitmen kami terhadap implementasi deklarasi ini," katanya seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (5/8).
Pemimpin Partai Kongres Sudan Omer Aldigiar mengatakan, salah satu tugas utama periode transisi adalah membawa pembunuh demonstran ke pengadilan. "Kami berharap untuk menegakkan keadilan dan membawa para pembunuh pengunjuk rasa ke pengadilan serta memulihkan perdamaian di daerah-daerah yang dilanda perang," katanya.
TMC dan FFC mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan pada Jumat setelah pembicaraan antara kedua belah pihak. Sementara, Turki memuji pihak saingannya, pihak Sudan, yang mencapai kesepakatan tentang deklarasi konstitusi tersebut.
"Kami senang bahwa Deklarasi Konstitusi, yang menarik kerangka kerja untuk masa transisi dan akan membuka jalan untuk membawa stabilitas ke Sudan yang bersahabat, telah ditandatangani hari ini," kata sebuah pernyataan kementerian Luar Negeri Turki.
"Pada fase selanjutnya, kami berharap bahwa pemerintahan sipil yang inklusif yang memenuhi tuntutan rakyat akan dibentuk dan stabilitas akan tercapai di Sudan yang bersahabat secepat mungkin," tambah pernyataan Turki.
Sudan berada dalam gejolak sejak 11 April, ketika militer mengumumkan pengunduran diri Presiden Omar Bashir yang telah lama menjabat setelah berbulan-bulan protes rakyat terhadap kekuasaannya selama 30 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
