REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Twitter telah memblokir sementara lebih dari 200 ribu akun yang diyakini sebagai bagian dari kampanye pemerintah China atas gerakan protes di Hong Kong. Selain itu, Twitter juga akan melarang iklan dari perusahaan media yang didukung pemerintah Cina.
Kedua langkah itu merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang aktivitas politik yang berbahaya pada platform media sosial. Akun itu diblokir karena melanggar persyaratan layanan platform jejaring sosial.
"Kami pikir ini bukan cara orang dapat datang ke Twitter untuk mendapatkan informasi," ujar seorang pejabat senior Twitter yang tidak mau disebutkan namanya karena masalah keamanan, Selasa (20/8).
Pejabat itu mengatakan, aktivitas China di media sosial itu telah dilaporkan ke FBI. Twitter melacak kampanye Hong Kong ke dua akun palsu Twitter China dan Inggris. Dua akun itu berpura-pura menjadi organisasi berita yang berbasis di Hong Kong.
Akun bahasa China, @HKpoliticalnew, dan akun bahasa Inggris, @ ctcc507, mendorong cicitan di Twitter yang menggambarkan pengunjuk rasa sebagai penjahat yang kejam. Hal itu bertujuan mempengaruhi opini publik di seluruh dunia. Sekitar 936 akun inti tambahan yang diyakini Twitter berasal dari China, berusaha untuk menabur perselisihan politik di Hong Kong dengan merusak legitimasi politik atas gerakan protes tersebut.
Sementara, sekitar 200 ribu lebih akun Twitter terlibat dengan akun inti dalam jaringan tersebut. Twitter mengatakan, penyelidikan saat ini masih berlangsung dan kemungkinan ada pengungkapan lebih lanjut.
James Lewis dari Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan, kampanye melalui Twitter mencerminkan fakta bahwa pemerintah China telah mempelajari peran media sosial dalam gerakan massa. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa protes Hong Kong dapat memicu kerusuhan yang lebih luas.
"Ini adalah praktik standar China di dalam negeri, dan kami tahu bahwa setelah 2016 mereka mempelajari apa yang dilakukan Rusia di AS dengan cermat. Jadi sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka menyebarkan mainan baru mereka," ujar Lewis.
Twitter telah bergerak lebih agresif memantau jaringannya untuk kegiatan politik jahat sejak pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Agar penyelidikan lebih transparan, Twitter secara terbuka merilis data tentang operasi yang didukung negara sejak Oktober, sehingga orang lain dapat mengevaluasinya. Adapun organisasi media yang didukung negara masih diizinkan untuk menggunakan Twitter, tetapi mereka tidak lagi diizinkan untuk membayar iklan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
