REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Perdana Menteri India Narendra Modi akan menerima penghargaan sipil tertinggi dari Uni Emirat Arab (UEA) dalam kunjungannya ke negara itu. Penghargaan itu datang di tengah kontroversi Modi atas tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pasukan India di Kashmir.

Dilansir Al Arabiya pada Selasa (20/8), Modi yang dikenal sebagai pemimpin nasionalis Hindu India akan mengunjungi UEA selama tiga hari, dimulai pada 23 Agustus. Selain itu, ia juga dijadwalkan melakukan perjalanan ke Bahrain untuk melakukan pembicaraan bilateral.

“Perdana Menteri Modi akan menerima Order of Zayed, sebuah penghargaan sipil tertinggi yang diberikan pada awal April sebagai pengakuan atas kepemimimpinannya karena memberikan dorongan besar bagi hubungan bilateral antara kedua negara,"  tulis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri India, Ahad (18/8).

Selain itu, Modi akan betemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Sheikh Mohammed bin Zayed.  Kunjungan Modi ke negara Teluk Arab tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian internasional atas situasi di Kashmir.

Pada awal bulan ini, India mencabut status khusus Kahsmir dan mengharuskan wilayah yang memiliki warga mayoritas Muslim tersebut kehilangan status otonom. India juga memblokir komunikasi, serta membatasi pergerakan di wilayah itu, sebagai langkah mencegah aksi protes secara luas.

Setidaknya 4.000 orang di Kashmir telah ditangkap dan ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Publik India (PSA), sebuah hukum kontroversial yang memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan seseorang hingga dua tahun tanpa tuduhan. Polisi dan pasukan keamanan juga dilaporkan mengerahkan gas air mata dan peluru pelet kepada demonstran.

Sejumlah negara Arab dianggap diam atas situasi yang terjadi di Kashmir. Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman yang belum mengeluarkan pernyataan apa pun atas masalah ini. Arab Saudi hanya mendesak pengekangan dan menyatakan keprihatinan.

UEA bahkan memberikan dukungan kepada India. Negara itu menyerukan keputusan untuk mencabut status khusus Kashmir sebagai masalah internal, meski mengetahui ada perselisihan dengan Pakistan mengenai wilayah itu.

“Perubahan di Kahsmir akan  meningkatkan keadilan sosial dan keamanan, serta stabilitas dan perdamaian lebih lanjut,” ujar Duta Besar UEA untuk India Ahmed Al-Banna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika