REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Pemerintah Pakistan mengatakan akan membawa masalah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India ke Mahkamah Internasional. Hal itu diprediksi meningkatkan ketegangan antara Islamabad dan New Delhi.
“Kami telah memutuskan pada prinsipnya untuk membawa masalah (pencabutan status khusus) Kashmir yang diduduki India ke Mahkamah Internasional. Kami akan segera mendekati Mahkamah Internasional setelah meninjau beberapa teknis aspek,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Selasa (20/8), dikutip laman Anadolu Agency.
Dia mengatakan keputusan telah diambil setelah meninjau semua opsi hukum. “Pendirian kami solid, jelas, dan berprinsip. Kami tidak akan mundur dari itu,” ujarnya.
Pengumuman tentang akan dibawanya masalah Kashmir terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Pada kesempatan itu, Trump meminta Modi dan Khan untuk meredakan ketegangan di Kashmir. "Berbicara kepada dua teman baik saya, Perdana Menteri Modi dari India dan Perdana Menteri Khan dari Pakistan mengenai perdagangan, kemitraan strategis, dan yang paling penting, bagi India serta Pakistan untuk bekerja mengurangi ketegangan di Kashmir," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya.
Pekan lalu, Gedung Putih merilis pernyataan dengan isi hampir serupa. “Presiden (Trump) menyampaikan pentingnya India dan Pakistan mengurangi ketegangan melalui dialog bilateral mengenai situasi di Jammu dan Kashmir,” kata wakil juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley.
AS menilai kedua negara perlu menahan diri dan tak mengambil tindakan ceroboh. Sebab saat ini situasi di Kashmir terbilang rentan konflik. “Kedua pemimpin lebih lanjut membahas bagaimana mereka akan terus membangun hubungan yang tumbuh antara AS dan Pakistan serta momentum yang diciptakan selama pertemuan baru-baru ini di Gedung Putih,” ujar Gidley.
Ketegangan terjadi di Kashmir selama dua pekan terakhir. Penyebabnya adalah pencabutan status istimewa wilayah tersebut oleh India. Masyarakat Kashmir yang berada di bawah India memprotes keputusan New Delhi. Mereka menilai pencabutan status itu dapat mengubah komposisi demografis Kashmir yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Pakistan yang selama ini terlibat persengketaan dengan India atas Kashmir pun mengecam pencabutan status istimewa wilayah tersebut. Imran Khan menyuarakan kecemasannya tentang kemungkinan terjadinya pembantaian umat Muslim di sana. Islamabad diketahui telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Mereka pun membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
