REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Puluhan ribu personel keamanan India berpatroli di Kashmir hingga Kamis (8/8). Lima juta warga Kashmir yang dikuasai India kini berada di ujung tanduk. Tak ada aktivitas sehari-hari di wilayah itu. Saluran telepon masih diputus. Tidak ada toko kebutuhan sehari-hari yang buka.
Toko-toko di sepanjang jalan menjadi sepi. Barikade besi dan kawat baja memotong-motong permukiman. Keheningan hanya pecah oleh suara kendaraan pasukan keamanan yang sesekali lewat.
Penjagaan ketat yang sebelumnya tidak pernah terjadi ini dilakukan setelah penutupan jaringan komunikasi dan layanan internet yang pada Kamis memasuki hari keempat. Langkah tersebut memaksa awak media harus keluar dari wilayah itu untuk mengirim berita.
Di pusat Kota Srinagar masih terlihat ada beberapa penjalan kaki keluar dari rumah mereka. Titik pemeriksaan tampak dipasangi kawat berduri dan dijaga pasukan yang mengenakan seragam loreng, perisai pelindung, dan membawa senjata laras panjang.
Pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan klinik ditutup. Dalam penutupan kota sebelumnya, toko-toko kelontong di permukiman warga masih membuka pintu mereka selama beberapa jam setelah gelap sehingga warga masih dapat membeli kebutuhan dasar, seperti susu, beras, dan makanan bayi.
Warga telah terbiasa untuk menimbun kebutuhan dasar mereka. Praktik ini diasah saat musim dingin yang keras tiba, ketika jalanan tertutup dan jalur komunikasi mati.
Saat ini semua jalur komunikasi di Kashmir terputus. Jaringan telepon rumah, telpon genggam, dan internet mati. Warga Kashmir tidak bisa menghubungi atau berbicara dengan teman dan keluarga mereka di luar wilayah tersebut. Mereka hanya mengandalkan laporan saluran televisi kabel dan radio setempat.
Seorang perempuan mengintip dari jendela dan bertanya kepada sekelompok wartawan tentang kabar sanak saudaranya yang sakit. "Kami tidak memiliki kontaknya," kata perempuan paruh baya itu sebelum tentara meminta wartawan untuk pergi.
Tidak ada berita yang datang dari wilayah lain. Petugas polisi dan paramiliter memperketat penjagaan, tetapi mereka tidak tahu sampai kapan jam malam diberlakukan.
"Kami hanya tahu apa yang terjadi di tempat kami ditugaskan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di jalan lain," kata salah seorang petugas polisi di pusat Kota Srinagar yang tidak dapat menyebutkan namanya karena peraturan yang berlaku, Rabu (7/8).
Jurnalis tidak diberi penjelasan tentang jam malam atau hal-hal lainnya. Sangat berbeda dari pengetatan keamanan yang sebelumnya pernah dilakukan di Kashmir.
Banyak polisi setempat yang mengungkapkan amarah mereka karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal itu memicu ketegangan antara kepolisian Kashmir dan tentara India yang ditugaskan di lapangan.
Berdasarkan pernyataan polisi, pemimpin lokal, dan laporan media, sejak pengamanan ketat diberlakukan, New Delhi telah menahan 500 politisi dan anggota kelompok separatis. Alasannya untuk meredam unjuk rasa yang terjadi di seluruh penjuru Kashmir.
Radio pemerintah, All India, melaporkan soal penahanan ini tanpa memerici lebih lanjut. Radio ini juga melaporkan ada saling tembak yang memercik di sektor Rajouri, Kashmir, Rabu malam.
Dua orang polisi mengatakan, ada protes sporadis yang terjadi di seluruh Srinagar. Salah seorang polisi mengatakan, 13 orang terluka karena lemparan batu dalam unjuk rasa yang terjadi di seluruh penjuru kota sejak Selasa (6/8) malam.
Pada Rabu sore, bagian kota tua Srinagar ditutup, sementara petugas polisi antihuru-hara berjaga beberapa meter dari batas barikade. Di setiap beberapa meter India juga dibangun pos pemeriksaan kawat berduri.
Batu dan bata bertebaran di tiga lokasi di dekat Masjid Jama yang selama ini menjadi pusat unjuk rasa di Srinagar. Salah seorang saksi mata mengatakan juga bahwa ada pelemparan batu di Bemina, barat daya Srinagar. Di sana jalanan juga diblokir oleh batu besar dan tiang.
Parlemen Pakistan telah menerbitkan resolusi untuk mengutuk keputusan India mencabut status istimewa wilayah Jammu dan Kashmir. Resolusi itu disepakati dengan suara bulat pada Rabu.
Resolusi itu berbunyi, “Menolak upaya ilegal, sepihak, gegabah, dan paksaan New Delhi untuk mengubah status sengketa Kashmir yang diduduki India seperti yang diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.”
Pakistan juga menampik opsi militer untuk merespons situasi di Kashmir. “Kami tidak melihat opsi militer," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Kamis (8/8), dikutip laman TRT. "Namun, bukankah kita berhak untuk menanggapi jika terjadi agresi?” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Pakistan menyatakan menurunkan level hubungan diplomatiknya dengan India. Pakistan juga menghentikan layanan kereta yang menghubungkan kedua negara.
Pemerintah India menyesalkan keputusan Pakistan untuk menurunkan hubungan bilateral mereka. New Delhi menilai pencabutan status istimewa Jamu dan Kashmir merupakan urusan internal negaranya.
“Perkembangan terakhir yang berkaitan dengan Pasal 370 sepenuhnya merupakan urusan internal India. Konstitusi India adalah, sedang, dan akan selalu menjadi urusan kedaulatan. Berusaha untuk ikut campur dalam yurisdiksi itu dengan menerapkan visi yang mengkhawatirkan tentang wilayah tersebut tidak akan pernah berhasil,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
“Pemerintah India menyesali langkah-langkah yang diumumkan Pakistan kemarin (Rabu--Red) dan akan mendesak negara itu untuk meninjau mereka sehingga saluran-saluran normal untuk komunikasi diplomatik dapat dipertahankan,” kata mereka.
Kashmir tak lagi istimewa.
Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi dan partainya yang berhaluan nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP), mencabut status istimewa Jammu dan Kashmr, Senin (5/8). Langkah itu membatalkan Pasal 370 Konstitusi India. Pada Selasa lalu, India menurunkan status Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah union territory (UT), yaitu Jammu dan Kashmir serta Ladakh. Status UT membuat kedua wilayah itu secara langsung dipimpin pemerintah pusat.
Sejak India merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua. Dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC).
Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang. Dua di antaranya dipicu oleh isu Kashmir. Di Glester Siachen, di Kashmir utara, tentara India dan Pakistan telah terlibat pertempuran secara sporadis sejak 1984. Lebih dari 70 ribu orang terbunuh dalam konflik ini sejak 1989. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.
Seruan Malala
Peraih Nobel Perdamaian asal Pakistan, Malala Yousafzai, menyerukan perdamaian dalam konflik Kashmir. "Orang-orang di Kashmir sudah hidup dalam konflik sejak saya masih kecil, sejak ibu saya kecil, ayah saya kecil, sejak kakek-nenek saya masih muda," cicit Malala di Twitter, Rabu.
"Apa pun pertikaian yang mungkin ada di antara kita, kita harus selalu membela hak asasi manusia, memprioritaskan keselamatan anak-anak dan perempuan, serta fokus pada perdamaian untuk menyelesaikan konflik tujuh dekade di Pakistan," kata Malala. n lintar satria/kamran dikarma/reuters/ap ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
