REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Kementerian Luar Negeri Brasil mengimbau kepada para duta besarnya di Eropa dan negara-negara G7 agar tidak mengambil waktu libur selama dua pekan ke depan. Mereka diminta untuk mengkoordinasikan tanggapan diplomatik terhadap keprihatinan global atas kebakaran Hutan Hujan Amazon.
Langkah itu dilakukan setelah Brasil mengirim surat edaran ke sejumlah diplomat pada pekan lalu. Surat itu berisi poin-poin pembicaraan tentang catatan lingkungan Brasil sebagai tanggapan atas kritik publik terhadap kebakaran Hutan Amazon.
Keputusan larangan berlibur bagi para duta besar Brasil di Eropa dan negara-negara G7 diambil setelah Menteri Luar Negeri Ernesto Araujo melakukan pertemuan darurat dengan Presiden Jair Bolsonaro pada Ahad (25/8) malam. Larangan tersebut membuat beberapa duta besar yang sedang melakukan liburan segera bergegas untuk kembali ke pos-pos mereka.
Selain itu, kedutaan besar Brasil di negara lain diminta untuk mengunggah informasi mengenai kebakaran Hutan Amazon di media sosial mereka. Informasi tersebut antara lain menjelaskan bahwa kebakaran hutan terjadi setiap tahun di Amaazon, dan kebakaran yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kendali pemerintah yang longgar.
Sebelumnya, Prancis dan Irlandia mengecam akan menangguhkan kesepakatan perdagangan Uni Eropa dengan kelompok negara-negara Mercosur atau Amerika Selatan. Prancis dan Irlandia berpendapat, negara-negara Amerika Selatan, terutama Brasil tidak bisa menjaga komitmen mereka untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Kebakaran hutan merupakan kejadian tahunan di wilayah Amazon, dan sekitar 60 persen di antaranya terletak di Brasil. Namun, para ahli menuding kelonggaran kebijakan lingkungan pemerintahan Bolsonaro sebagai penyebab kebakaran di Hutan Amazon.
Badan antariksa Brasil, INPE, telah mencatat ada 72.843 kebakaran tahun ini. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2013. Lebih dari 9.500 titik kebakaran terlihat oleh satelit selama seminggu terakhir.
Kemarahan internasional terhadap kebakaran Hutan Amazon membuat pemerintah Brasil mendistribusikan surat edaran setebal 12 halaman kepada seluruh kedutaan besar asing. Surat edaran tersebut berisi data dan statistik yang menunjukkan reputasi positif pemerintah Brasil di bidang lingkungan.
Para pemimpin bisnis Brasil juga memperingatkan reaksi bahwa rekam jejak lingkungan Brasil dapat menenggelamkan upaya untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Organisasi tersebut berbasis di Paris dan memiliki kantor pusat di 37 negara maju.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
