REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Puluhan ribu orang turun ke jalan di Pakistan dalam demonstrasi solidaritas yang dipimpin pemerintah dengan wilayah Kashmir yang disengketakan, Jumat (30/8). Aksi ini dilakukan setelah India mencabut otonomi Kashmir bulan ini.
Lagu kebangsaan Pakistan dan lagu kebangsaan untuk Kashmir diputar di televisi dan radio. Keadaan lalu lintas macet, lampu lalu lintas dimatikan dan kereta api berhenti ini sebagai bagian dari kampanye Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk menarik perhatian dunia terhadap penderitaan Kashmir yang dikuasai India.
"Kami bersama mereka dalam masa pengujian mereka. Pesan yang keluar dari sini hari ini adalah selama orang-orang Kashmir tidak mendapatkan kebebasan, kami akan mendukung mereka," kata Khan mengatakan kepada ribuan demonstran di ibu kota, Islamabad.
Wilayah mayoritas Muslim itu telah lama menjadi kendala utama antara India dan Pakistan. Kedua negara memerintah sebagian dari Kashmir. Sementara, India memerangi gerilyawan separatis di Kashmir sejak akhir 1980-an. Mereka menuduh Muslim Pakistan mendukung para pemberontak.
Pakistan membantah tuduhan itu. Mereka menyatakan hanya menawarkan dukungan politik kepada rakyat Kashmir yang menurut Pakistan ditindas oleh pemerintah India dan pasukan keamanannya.
India menanggalkan status khusus Kashmir pada 5 Agustus. Hal ini menghalangi hak negara bagian Jammu dan Kashmir di India untuk membuat hukumnya sendiri. Hal ini memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana.
Kendati demikian, keputusan pemerintah India Perdana Menteri Narendra Modi membuat marah banyak penduduk di wilayah itu. Semenjak keputusan itu, masyarakat berada di bawah pengekangan keamanan karena saluran telepon, jaringan internet, televisi, dan pembatasan pergerakan.
Keputusan India juga membuat marah Pakistan yang memutuskan hubungan perdagangan dan transportasi dan mengusir duta besar India. "Saya ingin memberitahumu, Narendra Modi, kami akan memberikan respons yang sesuai. Angkatan bersenjata kami siap," kata Khan pada rapat umum.
Pakistan telah meminta dukungan dari Amerika Serikat (AS), bekas kekuasaan kolonial Inggris dan yang lainnya untuk menekan India atas Kashmir. Namun, India menyatakan ini adalah masalah internal, dan hanya akan melakukan pembicaraan dengan Pakistan jika negara itu berhenti mendukung militan yang beroperasi dari negaranya.
Pakistan telah berpuluh-puluh tahun menyerukan implementasi resolusi-resolusi PBB tentang Kashmir. Dewan Keamanan PBB mengadopsi beberapa resolusi pada 1948 dan pada 1950-an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai Kashmir, termasuk yang mengatakan plebisit harus diadakan untuk menentukan masa depan kawasan itu.
Resolusi lain meminta kedua belah pihak menahan diri untuk tidak membuat pernyataan apa pun, dan dari melakukan atau menyebabkan tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan sejak 1949 untuk mengamati gencatan senjata antara India dan Pakistan di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
