REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD –- Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan, negaranya dapat melakukan pembicaraan dengan India untuk membahas masalah Kashmir. Namun Pemerintah India di New Delhi harus memenuhi persyaratan tertentu terlebih dulu.

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Urdu, Qureshi mengungkapkan, Pakistan tidak keberatan untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan India. Islamabad juga menyambut mediasi oleh pihak ketiga.

“Saya pikir jika India serius, pertama-tama harus membebaskan para pemimpin Kashmir dan mengizinkan saya untuk memenuhi kepemimpinan Kashmir dan mengadakan konsultasi,” ujar Qureshi dikutip laman Dawn, Sabtu (31/8).

Menurut Qureshi, penting baginya untuk menilai emosi para pemimpin Kashmir. “(Kami) tidak bisa datang ke meja untuk pembicaraan dengan menginjak-injak sentimen orang Kashmir,” katanya.

Sejak status khusus Kashmir dicabut pada 5 Agustus lalu, India dilaporkan telah menangkap sedikitnya 2.300 orang. Sebagian besar dari mereka yang ditahan adalah pemuda yang berdemonstrasi memprotes keputusan India mencabut status khusus wilayah Kashmir.

Hampir 100 orang ditangkap di bawah UU Keamanan Publik. UU tersebut memberi wewenang untuk melakukan penahanan selama dua tahun tanpa proses pengadilan.

Pakistan, yang selama puluhan tahun terlibat persengketaan dengan India terkait Kashmir, juga turut memprotes pencabutan status khusus wilayah tersebut. Islamabad telah menurunkan hubungan diplomatik dan membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Pakistan pun menyatakan akan membawa masalah Kashmir ke Mahkamah Internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika