REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berjanji negaranya tidak akan memulai konflik militer dengan India. Sebab, terdapat risiko perang nuklir jika hal itu dilakukan.
“Kami adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir. Jika ketegangan meningkat, maka ada bahaya bagi dunia dari hal ini. Dari pihak kami, kami tidak akan pernah bertindak lebih dulu,” kata Khan saat mengunjungi Sikh India di Kota Lahore, Pakistan Timur, Senin (2/9), dikutip laman Aljazirah.
Pernyataan Khan mulanya dilaporkan Reuters. Ia menyebut Khan berjanji tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dulu. Namun, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengklarifikasi tidak ada perubahan pada postur pertahanan nuklirnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Muhammad Faisal mengatakan pernyataan itu dikutip di luar konteks. “Sementara konflik seharusnya tidak terjadi antara dua negara nuklir, tidak ada perubahan dalam kebijakan nuklir Pakistan,” kata dia.
Sebelumnya, Khan mengatakan semua upaya dan tawarannya untuk berdialog dengan India guna menciptakan perdamaian sia-sia. Karena itu, dia menilai tidak ada gunanya melakukan pembicaraan dengan para pejabat India.
“Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Maksud saya, saya telah melakukan semua pembicaraan. Sayangnya sekarang ketika saya melihat ke belakang, semua tawaran yang saya buat untuk perdamaian dan dialog, saya pikir mereka mengambilnya untuk menenangkan,” kata Khan dalam sebuah wawancara dengan New York Times yang diterbitkan pada 21 Agustus lalu.
Pernyataan Khan berkaitan dengan ketegangan antara Pakistan dan India pasca-dicabutnya status khusus Jammu-Kashmir. Khan mengaku tak tahu lagi harus melakukan cara apa untuk membuat India berkenan melakukan dialog. “Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan,” ucapnya.
Dia pun mengutarakan kembali kekhawatirannya tentang nasib delapan juta penduduk Kashmir yang dikuasai India. Menurutnya, kehidupan mereka terancam. “Kita semua khawatir akan ada pembersihan etnis dan genosida yang akan terjadi,” ujarnya.
Khan menduga India melakukan “operasi bendera palsu” yang menipu di Kashmir untuk mencoba membenarkan tindakan militer terhadap negaranya. Pada akhirnya, Pakistan akan dipaksa merespons. “Dan kemudian Anda melihat dua negara bersenjata nuklir, bola mata ke bola mata, apa pun bisa terjadi. Kekhawatiran saya adalah bahwa hal ini dapat meningkat,” kata dia.
Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.
Pakistan yang selama ini terlibat persengketaan dengan India atas Kashmir pun mengecam pencabutan status istimewa wilayah tersebut. Islamabad mengatakan akan membawa masalah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India ke Mahkamah Internasional. Pakistan dan India telah terlibat tiga kali peperangan akibat sengketa klaim Kashmir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
