REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Juru bicara Hamas Hazim Qasim mengomentari rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Menurut dia, langkah tersebut sangat berbahaya dan bertentangan dengan hukum internasional.
"Janji Netanyahu (menganeksasi permukiman Tepi Barat) menyoroti perlunya faksi-faksi Palestina menekan Otoritas Palestina untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan pendudukan Israel dan mengambil langkah-langkah praktis dalam hal ini," ujar Qasim, dikutip laman Middle East Monitor, Senin (2/9).
Dia menegaskan bahwa rencana Netanyahu tidak akan menyurutkan semangat perjuangan rakyat Palestina. "Ini tidak akan menghalangi rakyat Palestina untuk melanjutkan perjuangan mereka sampai berakhirnya pendudukan Israel atas tanah Palestina," katanya.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi juga telah mengecam rencana Netanyahu menganeksasi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
"Ini adalah pengumuman yang jelas tentang niat melakukan kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma dan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB. Ini juga merupakan terjemahan praktis dari apa yang disebut undang-undang negara bangsa yang diadopsi awal tahun ini oleh Knesset (parlemen Israel)," kata Ashrawi pada Ahad (1/9), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Menurut dia, Amerika Serikat (AS) turut bertanggung jawab jika Netanyahu merealisasikan rencananya. "Tindakan semacam itu dimungkinkan oleh perlindungan politik, hukum, keuangan dari pemerintahan AS saat ini, yang duta besarnya (untuk Israel) David Friedman dan utusannya Jason Greenblatt, keduanya secara aktif mendukung perusahaan permukiman ilegal dan aneksasi," ujarnya.
Pada Ahad lalu, Netanyahu mengatakan akan mencaplok semua permukiman yang telah dibangun di Tepi Barat dan memberinya kedaulatan sebagai bagian dari teritorial Israel. "Tak akan ada lagi penarikan (permukiman). Dengan bantuan Tuhan, kami akan menerapkan kedaulatan Yahudi atas semua komunitas sebagai bagian dari tanah Israel dan negara Israel," kata dia, dilaporkan Jerusalem Post.
Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni lebih dari 700 ribu warga Yahudi Israel. Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
