REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan tetap pada rencana untuk membuat negaranya meninggalkan Uni Eropa (UE) pada Oktober. Ia nampaknya tidak akan mencoba menegosiasikan kesepakatan untuk membuat penundaan lebih lanjut dalam rencana Brexit (British Exit).
Dalam sebuah undang-undang yang diharapkan berlaku pada Senin (9/9), Johnson harus memina penundaan Brexit, jika Parlemen Inggris kembali gagal untuk menyetujui kesepakatan hingga 19 Oktober nanti. Namun, Johnson berjanji akan membawa Inggris keluar dari UE pada 31 Oktober, meski tanpa adanya kesepakatan.
Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, Johson akan tetap mematuhi referendum Brexit yang pertama kali disahkan pada 2016. Ia mengatakan bahwa Johnson akan terus maju, sebagaimana diharapkan dari warga Inggris yang mayoritas memilih untuk keluar dari UE.
“Saya juga berpikir untuk sejumlah masalah-masalah utama, namun orang-orang harus mengerti dan para pemilih (Brexit) mengerti bahwa kami harus tetap mengikuti rencana itu,” ujar Rabb dilansir The New York Post, Senin (9/9).
Raab mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang yang disetujui oleh parlemen pada pekan lalu, serta akan secara sah berlaku dengan penandatanganan oleh Ratu Elizabeth II pada Senin (9/9) hari ini adalah bagian yang paling buruk sejauh ini. Namun, ia mengaku akan melihat dengan hati-hati atas implikasi, serta interpretasi dalam hal itu.
Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid mengatakan Johnson akan menghadiri KTT UE pada 17 oktober mendatang, dengan tujuan mengamankan kesepakatan Brexit. Namun, ia menegaskan tak akan ada upaya untuk memperpanjang waktu atau penundaan.
“Perdana Menteri akan pergi ke pertemuan dewan pada 17 dan 18 oktober dan akan mencoba mencapai kesepakatan. Ia sama sekali tak akan meminta perpanjangan dalam pertemuan itu,” kata Javid.
Johnson pada pekan lalu juga mengatakan bahwa ia lebih memilih ‘dead in a ditch’ atau ‘mati di selokan’ dibandingkan harus menunda Brexit. Meski demikian, Partai Konservatif yang mengusungnya telah kehilangan suara mayoritas dalam Parlemen Inggris dan permintaannya untuk melakukan pemilihan cepat telah ditolak di hadapan oposisi.
Johnson juga telah melihat sejumlah anggota parlemen yang mengundurkan diri, termasuk saudara laki-lakinya, Jo Johnson. Dalam sebuah pernyataan, Jo mengatakan ia terpececah dalam hal keluarga dan kepentingan nasional Inggris.
Pada Sabtu (7/9) lalu, anggota parlemen yang juga menjabat sebagai menteri negara di bidang pekerjaan dan pensiun, Amber Rudd mengundurkan diri. Ia menuding bahwa Johson telah melakukan apa yang disebutnya sebagai serangan terhadap etika dan demokrasi.
Johnson telah berada di bawah tekanan dari politisi di seluruh spektrum politik Inggris untuk mencegah Brexit berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan, pemimpin oposisi negara itu, Jeremy Corbyn bersumpah untuk menjatuhkan Johnson pada awal September lalu untuk menunda Brexit.
Para penentang Brexit mengatakan bahwa keputusan Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan akan membawa bencana bagi negara yang dulunya dikenal sebagai negara demokrasi paling stabil di Barat. Bahkan, dengan keputusan tersebut, mereka menilai hal itu akan melukai pertumbuhan global, mengirimkan gelombang kejutan bagi pasar keuangan dan melemahkan London yang selama ini diklaim sebagai pusat keuangan terkemuka di dunia.
Sebelumnya telah dilaporkan bahwa ekonomi Inggris telah bergerak melambat sejak keputusan Inggris melakukan pemungutan suara pada Juni 2016 untuk meninggalkan UE. Tingkat pertumbuhan tahunan turun dari lebih dari 2 persen, sebelum referendum meningkat sebesar 1,4 persen tahun lalu.
Namun, para pendukung Brexit mengatakan mungkin akan ada krisis atau gangguan jangka pendek dengan keluarnya Inggris dari UE tanpa kesepakatan. Namun, dengan keputusan keluar dari blok tersebut, Inggris nantinya dapat lebih berkembang jika terbebas dari UE yang mereka sebut sebagai ‘percobaan terkutuk’ dalam integrasi dan menyebabkan Eropa jatuh di belakang China dan Amerika Serikat (AS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
