REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Negara-negara Arab mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok bagian dari Tepi Barat yang diduduki. Netanyahu berjanji menerapkan kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara, menyusul pemilihan umum pada pekan depan, Selasa (10/9).
Para pejabat di Yordania, Turki dan Arab Saudi dengan tajam mengkritik pengumuman itu. Liga Arab mengecam hal itu yang dianggap sebagai agresi perkembangan berbahaya. Diplomat Palestina Saeb Erekat mengatakan, tindakan seperti itu akan menjadi kejahatan perang yang akan mengubur peluang dari perdamaian.
Palestina mengklaim seluruh wilayah itu sebagai negara merdeka di masa depan. Sedangkan Netanyahu sebelumnya menegaskan Israel akan selalu mempertahankan kehadirannya di Lembah Jordan untuk tujuan keamanan.
Netanyahu yang berkampanye untuk pemilihan mengumumkan rencana itu dalam pidato yang disiarkan televisi. Ia menyampaikan akan mencaplok semua permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun ini harus menunggu sampai publikasi rencana lama Presiden AS Donald Trump untuk perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
"Ada satu tempat di mana kita dapat menerapkan kedaulatan Israel segera setelah pemilihan," kata Netanyahu tentang Lembah Yordania dan Laut Mati utara, dilansir BBC, Rabu (11/9).
Pemilihan umum Israel akan diadakan pada Selasa depan. Ini terjadi setelah Netanyahu awal tahun ini gagal berhasil membentuk pemerintahan koalisi.
Koresponden BBC, Tom Bateman mengatakan, pengumuman dari perdana menteri kemungkinan akan membantunya menopang dukungan pada hak politik. Sementara pemimpin partai oposisi Blue and White, Yair Lapid mengecam Netanyahu. Dia mengatakan Netanyahu bersikeras tidak ingin mencaplok wilayah, namun ingin mencaplok suara.
"Ini adalah trik pemilihan dan ini bahkan bukan trik yang sangat berhasil karena kebohongannya sangat transparan," kata dia.
Liga Arab menyatakan rencana Netanyahu melanggar hukum internasional dan menghancurkan fondasi dari perdamaian. Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi mengatakan, Netanyahu tidak hanya menghancurkan solusi dua negara, ia juga menghancurkan semua peluang perdamaian.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyebut rencana itu sebuah eskalasi serius. Ia memperingatkan pernyataan itu bisa mendorong seluruh wilayah terjadi kekerasan.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, menggambarkan janji itu sebagai hal yang rasialis. Ia mengkritik Netanyahu karena memberikan pesan ilegal, melanggar hukum, dan agresif sebelum pemilihan.
Arab Saudi juga mengecam pengumuman di media pemerintah sebagai eskalasi yang begitu berbahaya. Mereka menyerukan pertemuan darurat para menteri luar negeri dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai tanggapan.
Lembah Jordan dan wilayah Laut Mati utara meliputi sepertiga dari Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat bersama dengan Yerusalem Timur, Gaza dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dalam perang Timur Tengah 1967. Mereka secara efektif menganeksasi Yerusalem Timur pada 1980 dan Dataran Tinggi Golan pada 1981 meskipun tidak ada langkah yang diterima secara internasional selama beberapa dekade.
Pemerintahan Trump semenjak itu mengakui kedua langkah tersebut. Namun, masih belum jelas apakah mereka akan mengadvokasi solusi dua negara.
Nasib Tepi Barat jatuh ke pusat konflik antara Israel-Palestina. Israel telah membangun sekitar 140 pemukiman di sana dan di Yerusalem Timur, yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel telah membantahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
