REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- PBB mengatakan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis mungkin terlibat dalam kejahatan perang di Yaman. Mereka diduga terlibat kejahatan perang dengan mempersenjatai dan menyediakan bantuan intelijen dan logistik kepada koalisi Arab Saudi yang berperang melawan pemberontak Houthi.
"Individu di pemerintahan Yaman dan koalisinya termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mungkin telah melakukan serangan udara yang melanggar prinsip-prinsip pengecualian, proposionalitas dan pencegahan dan mungkin menggunakan metode menciptakan kelaparan dalam perang, aksi yang dianggap sebagai kejahatan perang," kata laporan PBB itu seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (3/9).
Laporan itu mengirim daftar rahasia ke kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet. Dalam daftar itu tercantum 160 'aktor utama', antara lain petinggi-petinggi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, serta petinggi Houthi. "Legalitas pengiriman senjata yang dilakukan Prancis, Inggris, Amerika Serikat serta negara-negara lainnya masih dipertanyakan, dan subjek dalam berbagai pengadilan domestik," ujar laporan tersebut.
Dalam panel PBB itu, para penyidik menyusun daftar pelaku yang mungkin telah melakukan kejahatan perang internasional. Daftar yang diambil dari laporan terakhir mereka atas pelanggaran hukum perang dalam konflik di Yaman yang sudah berlangsung selama empat tahun.
Penyidik menemukan kedua belah pihak berpotensi telah melanggar hukum perang. Mereka menyoroti peran negara-negara Barat yang telah menjadi pendukung utama negara Arab dan peran Iran yang mendukung pemberontah Houthi. Laporan itu menuduh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah membunuh penduduk sipil dengan serangan udara dan membuat negara itu masuk dalam jurang kelaparan. Houthi melakukan pelanggaran dengan menutup kota-kota, mengerahkan pasukan anak-anak dan menggunakan pengepungan.
Pemberontak Houthi menggulingkan pemerintahan yang diakui masyarakat internasional dari ibukota Sanaa pada 2014. Koalisi Arab Saudi melakukan intervensi satu tahun kemudian untuk mengembalikan posisi pemerintahan yang sah.
Namun, perang telah menewaskan puluhan ribu orang. PBB mengatakan potensi kelaparan di Yaman menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
