REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi Lembah Yordan merupakan cara untuk memenangkan pemilihan umum.
"Netanyahu mencari suara untuk tetap berkuasa melalui tuduhan terhadap Iran, dan kemudian ia mengumumkan niat jahat mencaplok bagian lain dari Palestina sehingga ia dapat tetap berkuasa dan melanjutkan perluasan dan agresi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, seperti disampaikan kantor berita Tasnim, Rabu (11/9).
Netanyahu yang berkampanye untuk pemilihan, mengumumkan rencana itu dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa (10/9). Ia menyampaikan akan mencaplok sepertiga Tepi Barat.
"Ada satu tempat di mana kita dapat menerapkan kedaulatan Israel segera setelah pemilihan. Jika saya terima dari Anda, warga negara Israel, mandat yang jelas untuk melakukannya," kata Netanyahu tentang Lembah Yordan dan Laut Mati utara.
Pemilihan umum Israel akan diadakan pada 17 September 2019. Ini terjadi setelah Netanyahu awal tahun ini gagal untuk berhasil membentuk pemerintahan koalisi, yang dapat dijalankan setelah pemungutan suara lainnya.
Negara-negara Arab mengutuk rencana Netanyahu mencaplok bagian dari Tepi Barat yang diduduki. Netanyahu berjanji menerapkan kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara.
Para pejabat di Yordania, Turki dan Arab Saudi dengan tajam mengkritik pengumuman itu. Liga Arab mengecam hal itu yang dianggap sebagai agresi perkembangan berbahaya. Diplomat Palestina, Saeb Erekat mengatakan, tindakan seperti itu akan menjadi kejahatan perang, yang akan mengubur peluang dari perdamaian.
Palestina mengklaim seluruh wilayah itu sebagai negara merdeka di masa depan. Sedangkan Netanyahu sebelumnya menegaskan Israel akan selalu mempertahankan kehadirannya di Lembah Yordan untuk tujuan keamanan.
Liga Arab menyatakan rencana Netanyahu akan melanggar hukum internasional, dan menghancurkan fondasi dari perdamaian. Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi mengatakan, Netanyahu tidak hanya menghancurkan solusi dua negara, ia juga menghancurkan semua peluang perdamaian.
Sementara Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menyebut rencana itu sebuah eskalasi serius. Ia memperingatkan pernyataan itu bisa mendorong seluruh wilayah terjadi kekerasan.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menggambarkan janji itu sebagai hal yang rasis. Ia mengkritik Netanyahu karena memberikan pesan ilegal, melanggar hukum dan agresif sebelum pemilihan.
Arab Saudi juga mengecam pengumuman di media pemerintah sebagai eskalasi yang begitu berbahaya. Mereka menyerukan pertemuan darurat para menteri luar negeri dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai tanggapan. Lembah Yordan dan wilayah Laut Mati utara merupakan sepertiga dari Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
