REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Sejumlah suku yang tinggal di hutan Amazon Brasil telah memperingatkan, kebijakan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap keberadaan mereka.
Kelompok-kelompok rival kini telah berkumpul di Kubenkokre, melawan rencana pemerintah atas hutan Amazon yang menjadi rumah mereka. Puluhan orang pribumi berkumpul di bagian terpencil Brasil utara bulan lalu, setelah bepergian berhari-hari dengan bus dan perahu. Pertemuan itu menyatukan para rival, yang sebelumnya bertentangan seperti, Kayapo dan Panara.
"Hari ini, kami hanya memiliki satu musuh, pemerintah Brasil, presiden Brasil, dan mereka yang menyerang (wilayah adat)," kata pemimpin Kayapo, Mudjire, dilansir BBC Sabtu (14/9).
Kedua kelompok itu berperang selama beberapa dekade, dengan menyerbu desa masing-masing. Namun pertempuran berakhir dengan keras pada 1968. Saat itu sebuah serangan oleh Kayapo datang dengan senjata, sementara Panara hanya memiliki panah untuk mempertahankan diri. Serangan tersebut menyebabkan 26 suku Panara tewas.
Ketegangan tetap bergejolak selama bertahun-tahun. Akan tetapi menurut mereka yang berkumpul di Kubenkokre, kedua belah pihak sekarang telah mengatasi permusuhan mereka untuk tujuan yang lebih besar. "Kami memiliki perkelahian internal, tetapi kami bersama-sama untuk melawan pemerintah ini," ucap Mudjire.
"Kami telah membunuh Kayapo dan Kayapo telah membunuh kami, kami telah berdamai dan tidak akan lagi bertarung," ungkap pemimpin Panara, Sinku.
"Kami memiliki kepentingan bersama untuk berdiri bersama sehingga orang-orang non-pribumi tidak membunuh kita semua," kata dia. Ia merujuk pada ancaman yang ditimbulkan oleh kedatangan penambang dan penebang kayu, yang melakukan kegiatan ilegal di daerah mereka.
Lebih dari 800 ribu penduduk asli tinggal di 450 wilayah adat yang dibatasi di seluruh Brasil. Wilayah tersebut sekitar 12 persen dari total wilayah Brasil. Sebagian besar terletak di wilayah Amazon, dan beberapa kelompok masih hidup sepenuhnya terisolasi dan tanpa kontak luar.
Bolsonaro telah berulang kali mempertanyakan mengenai wilayah yang dibatasi, yang diabadikan dalam konstitusi Brasil. Apakah wilayah tersebut harus terus ada, dengan alasan bahwa ukurannya tidak sebanding dengan jumlah penduduk asli yang tinggal di sana.
Rencana Bolsonaro yakni untuk membuka wilayah ini untuk pertambangan, penebangan, dan pertanian kontroversial. Setiap perubahan pada status itu perlu disahkan oleh Kongres Brasil.
Hal tersebut merupakan masalah yang membuat para pemimpin pribumi khawatir di Kubenkokre. "Presiden lain lebih peduli pada tanah kami. (Bolsonaro) tidak peduli tentang ini, ia ingin mengakhiri apa yang orang-orang miliki dan bagaimana kami hidup," ungkap Sinku.
"Itu sebabnya saya dengan berat hati, dan itulah mengapa kita di sini berbicara satu sama lain," kata dia.
Di beberapa daerah yang dibatasi, para penebang dan penambang sudah bekerja setelah beberapa pemimpin adat setempat memberikan mereka izin.
Pemimpin adat Bepto Xikrin mengatakan kepada pertemuan tersebut, bagaimana sekitar 400 penambang dan penebang liar memasuki wilayah Bacaja secara ilegal semenjak awal tahun. Ia mengatakan, anggota kelompok pribumi takut, dan tidak tahu harus berbuat apa.
Menurut jaringan 24 kelompok lingkungan dan adat, Rede Xingu+, area yang setara dengan 69 ribu lapangan sepak bola hancur antara Januari dan Juni tahun ini di wilayah sungai Xingu. Mesin-mesin berat telah menyebabkan kerusakan besar dan sungai Fresco dan Branco, yang mengalir melalui wilayah tersebut telah terkontaminasi merkuri.
Pemimpin Kayapo, Doto Takakire mengatakan, penambangan ilegal semakin menjamur. Hal itu karena penambangan ilegal sering kali tidak dihukum.
Analisis oleh BBC Brasil menunjukkan jumlah denda yang diberikan oleh Institute of Environment and Renewable Natural Resources (Ibama) untuk pelanggaran lingkungan telah menurun secara signifikan, semenjak Presiden Bolsonaro menjabat pada 1 Januari lalu.
Di samping itu, Bolsonaro di masa lalu telah berjanji untuk membatasi denda, yang dikenakan karena merusak Amazon. Banyak yang menyalahkan presiden atas posisi Ibama yang lemah saat ini.
Pada pertemuan antarsuku itu diadakan dalam bahasa Portugis dan Kayapo. Para peserta membahas proyek-proyek untuk perkembangan ekonomi wilayah, yang tidak berkontribusi terhadap deforestasi, seperti kerajinan tangan dan pemrosesan buah asli.
"(Saya khawatir) tentang pohon, air, ikan, orang-orang non-pribumi yang ingin memasuki tanah kami. Saya tidak ingin mencemari air dengan (produk beracun dari) penambangan. Itu sebabnya saya di sini," ucap Sinku.
Kelompok-kelompok pribumi yang telah mengizinkan para penambang ke tanah mereka tidak diundang. Itu merupakan sebuah kelalaian, yang oleh sebagian dari mereka yang hadir digambarkan sebagai peluang yang terlewatkan.
"Tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan agribisnis atau pertambangan di desa mereka, jadi apakah kita hanya akan berbicara di antara kita sendiri?" kata Pemimpin Kayape Oe.
Kebakaran yang telah membakar seluruh Amazon bukanlah topik besar perdebatan dalam pertemuan tersebut. Hal itu karena sebagian terjadi di luar cagar alam asli yang dilindungi. Selain itu juga karena mereka menganggap penambangan dan penebangan liar sebagai ancaman yang lebih mendesak.
"Kami tidak akan mengulangi masa lalu. Mulai sekarang, kita akan bersatu," kata pemimpin Kayapo Kadkure.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
