REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Para pemimpin serikat buruh Inggris yang tergabung dalam Trades Union Congress (TUC) telah menerbitkan mosi untuk memboikot Israel. Mosi dikeluarkan saat mereka menggelar konferensi tahunan di Brighton pekan ini.
Mosi 75 yang tidak mengikat itu berjudul “Palestina: Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri”. Mosi itu menyerukan agar kebijakan TUC memprioritaskan hak-hak warga Palestina untuk keadilan dan kesetaraan, termasuk dengan menerapkan prinsip-prinsip itu berdasarkan hukum internasional dalam semua perdagangan Inggris dengan Israel.
Direktur the Palestine Solidarity Campaign Ben Jamal mengapresiasi dikeluarkannya mosi tersebut. “Pesan dari setiap serikat besar jelas: kami memahami keseriusan serangan terhadap hak-hak kolektif rakyat Palestina yang dimotori Israel dengan dukungan (Presiden Amerika Serikat Donald) Trump dan sekutu sayap kanan,” kata dia melalui akun media sosialnya, dikutip laman Al Araby, Sabtu (14/9).
TUC, yang memiliki 5,6 juta anggota, telah mengadopsi beberapa gerakan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, TUC mendorong pengusaha untuk melepaskan dan memboikot barang-barang dari perusahaan yang memperoleh keuntungan dari permukiman ilegal dan pendudukan militer Israel atas wilayah Palestina.
Pada 2014, TUC juga sempat meminta Inggris dan Uni Eropa mengakhiri perdagangan senjata dengan Israel serta semua kerja sama industri militer. Termasuk di dalamnya penangguhan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel.
Tindakan TUC masuk dalam ciri gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) terhadap Israel. Gerakan atau kampanye itu dimulai pada Juli 2005. BDS dikoordinasi oleh Palestinian BDS National Committee. Ketika kampanye BDS pertama kali diluncurkan, terdapat lebih dari 170 organisasi non-pemerintah Palestina yang berpartisipasi di dalamnya.
Tujuan utama kampanye BDS adalah memberi tekanan kepada Israel agar mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Jalur pertama yang ditempuh adalah melalui boikot, yakni melibatkan penarikan dukungan terhadap Israel dan perusahaannya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina. Lembaga olahraga, budaya dan kesenian, serta akademik Israel turut menjadi sasaran kampanye pemboikotan.
Kemudian divestasi adalah kampanye yang mendesak bank, dewan lokal, termasuk universitas, untuk menarik investasinya dari semua perusahaan Israel. Termasuk perusahaan-perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.
Sementara sanksi merupakan kampanye yang bertujuan mendesak pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya untuk meminta pertanggung jawaban Israel. Dalam hal ini, para aktivis BDS juga akan menuntut pemerintah masing-masing agar mengakhiri transaksi perdagangan dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
