REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Israel akan menyetujui pembangunan permukiman baru di wilayah Lembah Yordan. Kabar itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji menganeksasi wilayah tersebut jika partainya, Likud Party, memenangkan pemilu Israel.

Menurut Jerusalem Post, kabinet Israel akan mengonfirmasi keputusan atau izin pembangunan permukiman di Lembah Yodan pada Ahad (15/9). Jerusalem Post menyebut, izin terbaru itu akan menandai ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir pemerintah menyetujui pembangunan permukiman baru di Tepi Barat.

Surat kabar itu melaporkan, selama sekitar 10 tahun masa pemerintahan Netanyahu, kabinet Israel telah menyetujui enam permukiman baru. Sebanyak lima permukiman di antaranya merupakan pos terdepan yang telah ada.

Dalam sebuah sesi khusus di parlemen Israel (Knesset), Netanyahu membela rencananya untuk mencaplok Lembah Yordan. “Ini adalah langkah menuju penerapan kedaulatan. Ini hal yang benar untuk dilakukan. Inilah yang perlu dilakukan. Inilah yang ingin rakyat ingin kita lakukan,” ujarnya, dikutip laman Middle East Monitor.

Dia pun merespons kritik dari kalangan sayap kanan Israel yang mengatakan bahwa janji mencaplok Lembah Yordan merupakan strategi politik agar Likud Party memenangkan pemilu. “Mereka yang bertanya mengapa kami tidak mencaploknya (Lembah Yordan) sebelumnya tidak mengerti cara kerjanya,” ucap Netanyahu.

“Saya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk melembutkan hati. Ini adalah proses bertahap. Itulah mengapa saya memberitahu Amerika Serikat (AS) selama beberapa hari terakhir tentang keputusan saya,” kata Netanyahu.

Rencana Netanyahu mencaplok Lembah Yordan dan Laut Mati utara telah memantik kemarahan negara-negara Arab. Dalam pertemuan yang dihelat di Kairo, Mesir, pada Rabu (11/9), para menteri luar negeri negara anggota Liga Arab sepakat bahwa rencana Netanyahu merupakan perkembangan berbahaya dan agresi baru Israel untuk melanggar hukum internasional.

"Liga Arab menganggap pernyataan-pernyataan ini merongrong peluang kemajuan dalam proses perdamaian (dengan Palestina) dan akan menghancurkan seluruh fondasinya," kata para menteri luar negeri negara anggota Liga Arab dalam sebuah pernyataan bersama, dikutip laman Haaretz.

Arab Saudi pun mengecam rencana Netanyahu. "Kerajaan (Saudi) mengutuk dan menolak deklarasi ini," kata Saudi dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Saudi Press Agency, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA. 

Saudi menegaskan adanya krisis lokal maupun regional di kawasan Arab tidak mempengaruhi status masalah Palestina di antara negara-negara Arab. Riyadh berkomitmen terhadap proses perdamaian Israel-Palestina melalui Prakarsa Perdamaian Arab. 

Prakarsa itu menyerukan Israel menerima solusi dua negara di sepanjang garis perbatasan 1967. Imbalannya, negara-negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika