REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB sedikit optimistis dengan tingkat kehadiran negara anggota Sidang Umum tahun ini. Tapi tidak bagi beberapa diplomat, termasuk diplomat dari Cina yang mengatakan saat ini masa yang menantang bagi PBB.
"Ini masa yang menantang bagi PBB, kami menghadapi meningkatnya unilateralisme, proteksionisme dan kami menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, keamanan siber, yang terpenting kami menghadapi defisit kepercayaan," kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun, Senin (23/9).
Zhang menegaskan, sebagai negara anggota dan perekonomian terbesar nomor dua di dunia Cina mendukung PBB sepenuhnya. Tapi perpecahan lima anggota dewan keamanan PBB yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis telah melumpuhkan aksi nyata dalam mengatasi konflik di Suriah yang sudah berlangsung selama delapan tahun dan krisis global lainnya.
Belum lagi pemerintah Presiden AS Donald Trump yang tidak cukup akur dengan negara lainnya. Sebelum Sidang Umum dimulai sudah ada unjuk rasa besar-besaran di berbagai belahan dunia menuntut pemerintah-pemerintah dunia untuk lebih serius mengatasi perubahan iklim.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan menyampaikan pidato pembukaan yang disusul pidato dari Trump dan pemimpin negara lainnya termasuk presiden Brazil, Mesir dan Turki. Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan akan menyampaikan pidato pada Rabu (25/9).
Selain Sidang Umum, PBB juga menggelar empat pertemuan lainnya. Antara lain tentang jaminan kesehatan universal, progres 17 tujuan PBB dalam mengatasi kemiskinan dan melestarikan lingkungan, cara baru untuk membiayai pembangunan ekonomi dan situasi bangsa kepulauan yang menjadi garis depan apa yang PBB sebut sebagai darurat iklim.
Guterres sudah lama menekankan hubungan antara kemiskinan, konflik dan perubahan iklim. Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengatakan data menunjukkan berapa banyak yang perlu dilakukan dalam mengatasi kemiskinan dan tujuan lainnya.
"Pesan PBB sederhana, sudah waktunya meningkatkan tindakan yang perlu kami lakukan ditingkat negara," kata Amina Mohammed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
