Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Sekjen PBB Bantah tak Kecam China atas Penahanan Uighur

Kamis 19 Sep 2019 14:01 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Nur Aini

Rehagul, perempuan Uighur di pusat vokasi kashgar.

Rehagul, perempuan Uighur di pusat vokasi kashgar.

Foto: Republika/Bayu Hermawan
Sekjen PBB mendapat kritik tidak berusaha menekan China agar membebaskan Uighur.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menolak klaim oleh lima kelompok hak asasi manusia, bahwa ia belum mengecam tindakan pemerintah China atas penahanan lebih dari satu juta Muslim di Xinjiang. Ia mengaku telah berusaha dengan keras mengangkat masalah Muslim Xinjiang.

Baca Juga

"Saya tidak berpikir ada orang yang lebih gigih dan lebih jelas dalam berbicara dengan pihak berwenang China sehubungan dengan masalah ini daripada saya. Sama sekali tidak benar bahwa saya hanya melakukan diplomasi rahasia," kata Guterres kepada wartawan, Rabu (18/9).

"Saya tidak hanya mengangkat masalah ini, tetapi saya juga mempublikasikannya," ucap Guterres, yang melakukan kunjungannya ke Beijing pada April.

Kelima kelompok hak asasi manusia itu mengatakan dalam sebuah surat kepada Guterres, bahwa ia akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah hak asasi manusia jika berbicara menentang penahanan Uighur di Cina. Dia juga diminta untuk menyerukan penutupan segera kamp-kamp yang menahan Muslim Uighur. Surat itu ditandatangani oleh Human Rights Watch, Amnesty International, International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights, dan World Uyghur Conference.

Guterres mengungkapkan, dia telah mengatakan kepada China bahwa penting untuk menghormati identitas Uighur dan mereka sama seperti masyarakat lainnya. "Tidak mungkin ada pesan yang lebih jelas. Jadi, jika ada area di mana saya yakin saya telah melakukan secara publik lebih dari banyak pemimpin lain di seluruh dunia, ya ini," kata dia. Guterres meyakinkan ia akan terus bertindak untuk menjamin semua hak asasi manusia dihormati.

Kritik berkembang atas penahanan orang-orang Uighur di China dan umat Muslim lainnya. Guterres sebelumnya dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan beberapa pemerintah karena pendekatannya di belakang layar, serta kegagalan untuk mengatasi masalahnya di depan umum.

Pemerintah China menegaskan bahwa situs penahanan merupakan pusat kejuruan, yang ditujukan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kritik juga datang dari 22 negara Barat, yang menyerukan diakhirinya penahanan massal sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya terhadap warga Uighur. Dalam sebuah laporan awal tahun ini, China mengatakan telah menangkap hampir 13 ribu orang yang digambarkan sebagai teroris di Xinjiang dari 2014.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA