Senin 23 Sep 2019 08:02 WIB

Blok Arab Dukung Benny Gantz sebagai Perdana Menteri Israel

Dukungan blok Arab ke Benny Gantz jadi penghinaan ke Netanyahu.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Pemimpin aliansi politik Blue and White Benny Gantz di hadapan pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).
Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner
Pemimpin aliansi politik Blue and White Benny Gantz di hadapan pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Blok Arab di parlemen Israel tidak lagi lepas tangan. Mereka mendukung mantan perwira militer Benny Gantz sebagai perdana menteri yang berpotensi memberinya keunggulan dari Benjamin Netanyahu.

Langkah bersejarah tersebut menandai pertama kalinya dalam tiga puluh tahun partai-partai Arab mendukung kandidat perdana menteri. Hal itu menunjukkan penghinaan mereka kepada Netanyahu yang kerap melontarkan ujaran kebencian kepada Arab Israel selama kampanye.

Baca Juga

"Benny Gantz bukan cangkir teh kopi, tapi kami berjanji kepada konstituen kami akan melakukan segalanya untuk menggulingkan Netanyahu dan standarnya di sini, merekomendasikan Benny Gantz," kata anggota parlemen Israel dari partai Arab Ahmad Tibi, Selasa (23/9).

Tapi tetap tidak ada partai yang dapat membentuk pemerintahan tanpa dukungan dari Avigdor Lieberman yang partainya Yisrael Beitenu mendapatkan 9 kursi. Ia bersikeras ingin membentuk pemerintahan sekuler yang memangkas pengaruh Yahudi ultra-ortodok, sekutu lama Netanyahu dalam mempertahankan kekuasaannya.

Sementara itu, selama Netanyahu didakwa tuduhan korupsi Benny Gantz yang memimpin Blue and White tidak mau duduk di pemerintahan yang sama dengan  pemimpin terlama Israel itu. Para pemimpin Likud yang loyal juga tampaknya tidak mau menyingkirkan Netanyahu.

Fokusnya akan berubah ke Presiden Reuven Rivlin. Dalam beberapa hari ke depan ia akan berbicara dengan semua pihak, memilih kandidat yang menurutnya memiliki kesempatan paling banyak dalam membentuk koalisi pemerintahan bersama yang stabil.

Kandidat yang ditunjuk memiliki waktu 42 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan. Jika gagal presiden akan memberikan kesempatan kepada kandidat lainnya selama 28 hari.

Jika kembali gagal maka pemerintah dapat memerintahkan anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan atau ia juga dapat menggelar pemilihan umum lagi, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rivlin sudah berjanji untuk melakukan semua hal yang mungkin dapat dilakukan demi mencegah pemilihan umum ketiga. 

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement