REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Angka rakyat Amerika Serikat (AS) yang yakin Presiden Donald Trump harus dimakzulkan naik 8 persen dibandingkan pekan lalu. Menurut penyelenggara jajak pendapat Reuters/Ipsos, angka ini naik setelah rakyat AS mulai mengetahui tekanan yang dilakukan Trump terhadap Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya.
Dalam jajak pendapat yang digelar pada 24 sampai 30 September ini ditemukan sekitar 45 persen orang dewasa yakin Trump harus dimakzulkan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya yang sebesar 37 persen. Sementara itu, sebanyak 41 persen lainnya menilai Trump harusnya tidak dimakzulkan dan 15 persen sisanya menyatakan tidak tahu.
Sebanyak 74 persen pendukung Partai Demokrat menyatakan Trump harus dimakzulkan. Angka ini naik 8 poin dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, ada 13 persen pendukung Partai Republik yang menyatakan mereka mendukung pemakzulan. Jumlahnya naik 3 persen dari sebelumnya.
Tidak ada pendapat yang berubah dari independen. Jajak pendapat ini mencerminkan beberapa jajak pendapat terbaru lainnya yang juga menemukan naiknya dukungan terhadap penyelidikan pemakzulan Trump.
Publik Amerika makin peduli pada masalah penyelidikan pemakzulan. Hal ini berawal dari langkah yang dilakukan House of Representative setelah ada keluhan dari pembocor rahasia atau whistle-blower tentang sambungan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.
Jajak pendapat ini dilakukan 2.200 orang dewasa di Amerika. Sebanyak 34 persen di antaranya menyatakan sudah mendengar kesepakatan bagus tentang skandal Ukraina pekan ini. Jumlahnya dua kali lipat dibandingkan pekan lalu. Sebanyak 30 persen lainnya mengatakan bahwa mereka mendengar beberapa detail percakapan antara Trump dan Zelenskiy.
Panggil Giuliani
Anggota House of Representative dari Partai Demokrat mengeluarkan surat panggilan kepada pengacara pribadi Presiden Trump, Rudy Giuliani. Tiga komite House mengincar dokumen yang terkait dengan skandal Ukraina.
"Penyelidikan kami termasuk menginvestigasi tuduhan yang dapat dipercaya atas tindakan Anda sebagai agen Presiden dalam skema mendahulukan kepentingan politik pribadinya dengan menyalahgunakan kekuasaan Kantor Kepresidenan," kata komite House tersebut dalam surat panggilan mereka ke Giuliani, Selasa (1/10).
Giuliani, mantan wali kota New York, dipanggil ke gedung kongres pada 15 Oktober. Dalam surat yang bertanggal Senin (30/9), Giuliani diminta untuk menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan upaya Trump menekan Zelenskiy menggelar penyelidikan yang dapat merugikan Joe Biden.
Komite mengatakan, Giuliani memiliki bukti seperti pesan singkat dan rekaman sambungan telepon. Bukti-bukti itu mengindikasi adanya kemungkinan pejabat pemerintahan Trump yang terlibat dalam skema itu.
Partai Demokrat bergerak cepat setelah ketua House Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan pemakzulan Presiden Trump. Pada Jumat (27/9) lalu tiga komite mengumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga sudah dipanggil. n lintar satria/reuters ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
