REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan membawa rencana Brexit yang baru ke Parlemen. Sebelumnya ia sudah membeberkan rencana itu ke Uni Eropa pada Rabu (3/10) kemarin.

Johnson diperkirakan akan menjelaskan rencananya itu ke House of Commons. Rencana itu berisi perubahan besar dalam peraturan yang mengatur perdagangan antara Irlandia dan Irlandia Utara paska Brexit.

Proposal baru fokus pada menjaga agar perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara yang bagian dari Inggris tetap terbuka. Isu perbatasan ini menjadi isu utama kesepakatan Brexit.

Inggris mengusulkan untuk Irlandia Utara tetap selaras dengan peraturan Uni Eropa untuk perdagangan barang. Mungkin untuk waktu yang lama.

Rencana itu mendapat tanggapan yang beragam dari pemimpin-pemimpin Uni Eropa. Tampaknya gagal memenuhi persyaratan mereka untuk menjaga perbatasan tetap terbuka. Kepala Brexit dari Parlemen Eropa Guy Verhofstadt mengatakan rencana itu tidak memberikan jaminan kepada Irlandia.

"Asesmen pertama dari hampir seluruh anggota Brexit Steering Group tidak positif," katanya, Kamis (3/10).

Verhofstadt mengatakan Brexit Steering Group akan segera merilis keberatan mereka. Johnson mempresentasikan rencana itu sesuai dengan janjinya.

Dalam rencana itu akan ada zona regulasi di seluruh pulau Irlandia yang mencakup semua barang termasuk pangan dari pertanian. Hal itu akan membuat Irlandia Utara tetap berada di zona regulasi Uni Eropa untuk makanan, produk pertanian dan industri.

Tidak ada batasan waktu dalam proposal yang diajukan Inggris tersebut. Walaupun akan terus diperbaharui setiap empat tahun sekali oleh Dewan Irlandia Utara. Namun dewan itu sudah dibekukan selama dua tahun terakhir karena adanya ketegangan antara partai Unionis dan Nasional tentang pembagian kekuasaan.

Dalam rencana tersebut masih tetap ada bea cukai. Tapi kata Johnson, bea cukai dapat dijauhkan dari perbatasan 'di titik lain dalam rantai pasokan'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika