REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh bertemu dengan delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) di kantornya di Ramallah. Dalam pertemuan itu, Shtayyeh meminta anggota Kongres menekan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan tindakan unilateral atau sepihak terhadap Palestina.
“Kami mengandalkan kebijaksanaan anggota Kongres menekan Pemerintah AS untuk menarik kembali langkah-langkah sepihak terhadap Palestina. Pemerintahan ini dipimpin oleh Trump, telah salah arah dan tak lagi menjadi perantara perdamaian yang jujur,” kata Shtayyeh saat berbicara kepada anggota parlemen pada Rabu (2/10), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Pada kesempatan itu, Shtayyeh pun mengutarakan kemarahan dan kekecewaannya terhadap Israel. Dia mengatakan, Palestina telah menandatangani banyak perjanjian dengan Israel. Namun Tel Aviv tak pernah mematuhinya.
“Semua pembicaraan yang disponsori AS telah gagal karena Israel dan karena tidak ada ketentuan referensi yang jelas serta disepakati, tidak ada kerangka waktu tertentu untuk pembicaraan ini, dan tidak ada niat tulus dari Israel,” ujarnya.
Menurut Shtayyeh, di internal Israel memang ada pembicaraan. Namun itu bukan antara mereka yang menginginkan perdamaian atau kelanjutan pendudukan. Mereka yang terlibat dalam pembicaraan adalah mereka yang ingin mempertahankan status quo dan mereka yang ingin merebut lebih banyak tanah Palestina. Dengan demikian peluang Palestina untuk menjadi negara merdeka pupus.
Palestina diketahui telah mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Langkah itu diambil setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Sejak saat itu, Palestina tak lagi melihat AS sebagai mediator perdamaian yang netral dan dapat diandalkan.
Sebab Washington bias dan sangat mengakomodasi kepentingan politik Israel. AS sempat berupaya menekan Palestina agar bersedia kembali ke meja perundingan. Salah satu cara yang ditempuh AS adalah menghentikan dana bantuan rutin untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Negeri Paman Sam diketahui merupakan penyandang dana terbesar UNRWA dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun. Penghentian dana oleh AS seketika membuat UNRWA mengalami krisis finansial.
Palestina mengecam keras keputusan AS menyetop dana untuk UNRWA. Namun mereka tetap enggan untuk kembali ke meja perundingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
