REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi melakukan percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Senin (7/10). Mereka membahas tentang gelombang demonstrasi yang telah menyebabkan Irak dibekap krisis.
“Perdana Menteri mengulas perkembangan situasi keamanan dan kembalinya kehidupan normal setelah jam malam dicabut, serta mengonfirmasi bahwa pasukan keamanan telah memulai kembali kontrol dan stabilitas telah dipulihkan,” kata kantor perdana menteri Irak dalam sebuah pernyataan pada Senin (7/10).
Pada kesempatan itu, Mahdi pun menginformasikan kepada Pompeo bahwa pemerintahannya telah mengajukan paket reformasi. Dia bertekad untuk mengabulkan lebih banyak tuntutan para demonstran.
Aksi demonstrasi di Irak telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu. Masyarakat turun ke jalan untuk memprotes permasalahan yang mereka hadapi, seperti meningkatnya pengangguran, akses terhadap layanan dasar, termasuk air dan listrik, yang terbatas serta praktik korupsi di tubuh pemerintahan yang merajalela.
Mereka pun mendesak Adel Abdul Mahdi mundur dari jabatannya. Dia dianggap telah gagal melaksanakan tugasnya untuk membangun kembali Irak pasca-peperangan melawan kelompok ISIS.
Aksi demonstrasi di Irak telah berubah menjadi pertumpahan darah. Aparat keamanan terlibat bentrok dan menembaki para pengunjuk rasa dengan amunisi hidup. Setidaknya sebanyak 104 orang telah dilaporkan tewas dan lebih dari 6.000 lainnya mengalami luka-luka.
Kepala Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia semi-resmi Irak Aqeel al-Musawi telah mengecam tindakan represif dan brutal aparat keamanan terhadap demonstran. "Tidak ada pembenaran untuk penggunaan peluru tajam terhadap demonstran damai. Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi dan memungkinkan mereka untuk menyatakan tuntutan sah mereka dengan lancar," ujar al-Musawi.
Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak Jeanine Hennis telah mengecam aksi kekerasan terhadap para demonstran di Irak. Hennis menyesalkan aksi demonstrasi di Irak harus diwarnai banyaknya jatuhnya korban jiwa dan luka. “Lima hari dilaporkan kematian dan cedera. Ini harus dihentikan,” kata dia melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu pekan lalu.
Dia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan melakukan refleksi. “Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan harus dimintai pertanggung jawaban,” ujar Hennis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
