REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran pada Sabtu (12/10) menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam pembicaraan Kurdi Suriah, pemerintah Suriah dan Turki, yang bertujuan membangun keamanan di sepanjang perbatasan Turki-Suriah. Hal itu menyusul operasi militer Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah timur laut.
Dalam upaya mediasi, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif merujuk pada pakta keamanan berusia 21 tahun, yang mengharuskan Damaskus berhenti menyembunyikan milisi Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang mengobarkan perlawanan terhadap negara Turki. Turki menuding pakta itu tak pernah diimplementasikan.
"Pakta Adana antara Turki dan Suriah yang masih berlaku dapat menjadi cara yang lebih baik untuk mencapai keamanan," kata Zarif.
"Iran dapat membantu menyatukan Kurdi Suriah, Pemerintah Suriah dan Turki sehingga militer Suriah bersama dengan Turki dapat menjaga perbatasan," katanya di sebuah cicitan yang memuat bagian wawancara dengan lembaga penyiar negara Turki, TRT.
Seruan Iran muncul di hari keempat Turki menyerang milisi YPG Kurdi Suriah, yang Ankara anggap sebagai kelompok teroris yang terkait dengan PKK. Amerika Serikat memaksimalkan upayanya untuk meyakinkan Ankara agar menghentikan serangan tersebut, dengan menyebut Ankara menimbulkan "bahaya besar" terhadap hubungan dan dapat menghadapi sanksi.
Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Kamis bahwa kesepakatan 1998 hanya dapat diimplementasikan jika ada penyelesaian politik terhadap perang Suriah yang berlangsung selama delapan tahun. Ia juga menyebutkan pakta Adana mengharuskan pemerintah Suriah mengendalikan Suriah timur laut.
Iran, sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assadm, kerap mendesak Turki agar menghormati integritas wilayah Suriah dan menghindari tindakan militer di Suriah timur laut. Damaskus mengaku pihaknya berkomitmen terhadap pakta Adana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
