Wakil Presiden AS Mike Pence hari Rabu (16/10) bertolak ke Ankara untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata di timur laut Suriah, sekalipun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan menolak dilakukannya gencatan senjata di wilayah itu.

"Mereka mengatakan 'nyatakan gencatan senjata.' Kami tidak akan pernah mengumumkan gencatan senjata," kata Erdogan kepada wartawan saat kembali dari perjalanan ke Azerbaijan Selasa malam (15/10). "Mereka menekan kami untuk menghentikan operasi. Mereka mengumumkan sanksi. Target kami jelas. Kami tidak khawatir dengan sanksi apa pun."

Pemimpin Turki itu juga mengesampingkan desakan perundingan dengan pasukan Kurdi di Suriah. Hari Rabu Erdogan mengatakan: "Ada beberapa pemimpin yang berusaha menengahi ... Tidak pernah ada hal seperti itu dalam sejarah Republik Turki, seperti negara-negara lain yang duduk di satu meja dengan organisasi teror."

Ancaman sanksi

Para pejabat AS mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih keras lagi terhadap Turki, jika terus menolak untuk menghentikan serangannya. Bentuk sanksi ekonomi paling efektif yang dibahas di Washington adalah untuk menghalangi akses Turki ke pasar keuangan AS.

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan: "Wakil Presiden Pence akan menegaskan kembali komitmen Presiden Trump untuk terus menerapkan sanksi ekonomi terhadap Turki sampai resolusi tercapai."

Mike Pence akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien.

Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan bertemu pada hari Rabu untuk membahas perkembangan terbaru di Suriah, kata kalangan diplomat di New York.

Turki mulai melancarkan operasi militernya di Suriah timur laut pekan lalu, setelah AS mengumumkan penarikan pasukannya dari wilayah itu. Para kritikus menuduh Presiden Donald Trump sengaja meninggalkan milisi Kurdi di Suriah yang selama ini membantu AS memerangi ISIS.

Turki memandang milisi Kurdi YPG sebagai kelompok teroris yang disebutnya telah bersekutu dengan pemberontak separatis Kurdi di Turki.

Aliansi baru

Menghadapi invasi militer Turki, pihak Kurdi yang selama ini menguasai kawasan perbatasan ke Turki di timur laut Suriah diberitakan menjalin aliansi baru dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukung Rusia dan Iran.

Pemerintah Suriah sejak Selasa mulai mengerahkan pasukannya ke wilayah perbatasan yang dikuasai Kurdi. Selama ini, mereka tidak memiliki akses ke kawasan yang dikuasai milisi Kurdi dan pasukan pemberontak Suriah SDF itu.

Donald Trump membela tindakannya sebagai bagian dari rencana untuk membebaskan AS dari perang "tak berkesudahan" di Timur Tengah. Namun, dia menghadapi kritik keras - baik di luar negeri maupun dalam negeri.

hp/na (afp, rtr, dpa)

Ikuti Whatsapp Channel Republika