REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Mahkamah Agung Spanyol pada Senin (14/10) menjatuhkan hukuman penjara sembilan hingga 13 tahun bagi sembilan pemimpin separatis Katalunya. Sembilan orang ini dianggap menghasut dalam upaya kemerdekaan yang gagal sehingga memicu protes di seluruh wilayah.
Tiga terdakwa lain, yang juga diadili karena keterlibatan mereka dalam referendum Oktober 2017, dinyatakan bersalah hanya karena ketidaktaatan tetapi tidak dihukum penjara. Ketiganya saat itu ditahan karenamelanggar larangan dan deklarasi kemerdekaan yang berumur pendek.
Semua terdakwa dibebaskan dari tuduhan yang paling buruk, yaitu pemberontakan, tetapi para pemuka separatis dengan cepat mengutuk keputusan pengadilan. Selain itu, orang-orang yang dipenjara mengirimkan pesan-pesan perlawanan, mendesak masyarakat untuk turun ke jalan.
Mantan kepala pemerintahan regional Katalunya, Carles Puigdemont, menyebut hukuman penjara itu sebagai 'kekejaman'. Sementara kepala parlemen regional Roger Torrent menyebutnya sebagai 'serangan terhadap demokrasi'.
Di Barcelona, tiga jalan utama diblokir oleh pengunjuk rasa yang mengacung-acungkan poster. Mereka meminta "Pembebasan bagi tahanan politik".
Di luar markas Omnium Cultural prokemerdekaan di Barcelona, kerumunan orang meneriakkan seruan "Kami akan melakukannya lagi" - sebuah slogan yang digunakan oleh pendukung separatis yang ingin mengadakan referendum lain.
Para pengunjuk rasa di Tarragona memblokir jalan raya A7 ke Barcelona dan beberapa jalan regional melintasi Katalunya, kata para pejabat di badan lalu lintas jalan Katalunya. Gangguan sebelumnya terhadap jaringan kereta regional di luar kota Girona, kubu separatis, telah berakhir.
Banyak yang menghadapi berisiko terkait bagaimana keputusan pengadilan akan diterima, baik untuk Spanyol dan untuk wilayahnya yang terkaya. Kemerdekaan Katalunya menarik perhatian dunia dan memicu krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa dan membuat bingung pasar keuangan.
Protes separatis sebagian besar damai, tetapi sumber-sumber polisi mengatakan pihak berwenang siap untuk menghadapi segala kekerasan. Pemerintah Spanyol berkeinginan untuk menghindari kecaman dari luar negeri terhadap hukuman yang terlalu kejam, dan gerakan separatis harus memutuskan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap keputusan tersebut.
Para separatis yang dipenjara mengatakan melalui media sosial bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan mereka. "Sembilan tahun di penjara tidak akan mengakhiri optimisme saya. Katalunya akan mandiri jika kita bertahan. Mari kita berdemonstrasi tanpa rasa takut, mari kita bergerak maju dengan tekun dari nonkekerasan menuju ke kebebasan," kata Jordi Sanchez, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.
Sanchez adalah pemimpin gerakan akar rumput Majelis Nasional (ANC) Katalunya. Kepala daerah Katalunya, separatis Quim Torra, menyerukan amnesti bagi semua 12 pemimpin dan mengatakan dia akan berusaha segera melakukan pertemuan dengan Raja Felipe VI Spanyol dan penjabat Perdana Menteri Pedro Sanchez.
"Kami menuntut pembebasan tahanan politik dan mereka yang berada di pengasingan. Kami menuntut amnesti untuk semua orang yang telah dianiaya," kata Torra dalam pidato televisi.
Hukuman penjara terlama, selama 13 tahun, diberikan kepada mantan wakil pemimpin pemerintah daerah Catalunya, Oriol Junqueras. Pengadilan menghukum Junqueras dan delapan pemimpin lainnya atas tuduhan penghasutan dan empat dari mereka menyalahgunakan dana publik, putusan pengadilan menunjukkan.
"Apa yang terjadi pada 1 Oktober bukan hanya demonstrasi atau aksi besar-besaran protes warga. Jika itu yang terjadi, tidak akan ada hukuman pidana. Itu adalah pemberontakan kacau yang didorong oleh terdakwa, di antara banyak lainnya," pengadilan Madrid mengatakan dalam keputusannya, yang disampaikan secara tertulis.
Setelah keputusan itu diterbitkan, gerakan akar rumput CDR mencuit: "Sudah waktunya untuk bangkit melawan fasisme otoriter negara Spanyol dan kaki tangannya. Sudah waktunya untuk #RevoltaPopular (pemberontakan rakyat)."
Pemerintah telah mengatakan siap mengambil kendali langsung Katalunya seperti yang terjadi pada 2017 jika para pemimpin separatis melanggar hukum. "Hukuman itu harus dijalankan dan dipatuhi," kata Menteri Pekerjaan Umum Jose Luis Abalos kepada penyiar TVE.
"Di Katalunya, ada kebutuhan untuk kepemimpinan yang jelas dan bertanggung jawab atas nama separatis," ujarnya menambahkan.
Putusan itu kemungkinan akan mewarnai pemilihan nasional pada 10 November, yang keempat di Spanyol dalam empat tahun, dan memengaruhi arah yang diambil oleh gerakan separatis. Sebuah jajak pendapat pada bulan Juli menunjukkan 48,3% orang Catalunyamenentang pemisahan diri dan 44% mendukung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
