REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand kemungkinan tidak mengizinkan pendiri partai oposisi Kamboja, Sam Rainsy, untuk masuk ke Negeri Gajah Putih. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, Rabu (6/11).
Pernyataan itu disampaikan Prayuth dalam jumpa pers di Bangkok guna menanggapi surat Sam Rainsy yang meminta izin menyeberang ke Kamboja melalui Thailand. Namun, Prayuth besar kemungkinan menolak permintaan tersebut karena Thailand menghormati hubungannya dengan Kamboja sebagai sesama anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
"Sesuai dengan komitmen kami terhadap nilai-nilai mendasar ASEAN, Thailand tidak akan mencampuri hubungan dalam negeri masing-masing negara anggota, dan kami tidak membiarkan Thailand dimanfaatkan oleh seseorang yang menentang pemerintah di negaranya," kata Prayuth
"Saya telah membuat instruksi (untuk masalah kedatangan Sam Rainsy), jadi dia kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Thailand," kata dia.
Sam Rainsy merupakan salah satu pendiri Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang telah mengasingkan diri di Prancis sejak empat tahun lalu demi menghindari dugaan kasus pidana yang membuat dia harus membayar denda sebesar satu juta dolar AS. Namun, setelah empat tahun di pengasingan, Rainsy berencana kembali ke tanah kelahirannya di Kamboja.
Oleh karena itu pada 30 Oktober, Rainsy mengirim surat permohonan ke PM Thailand Prayuth Chan-ocha untuk diizinkan mendarat di Bandara Internasional Suvarnabhumi pada 8 November. Dia kemudian ingin melanjutkan perjalanan darat dari Bangkok ke Aranyaprathet sampai akhirnya memasuki Kamboja melalui Poipet, wilayah perbatasan dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
