REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri, Selasa (29/10). Kini, Lebanon memasuki fase pertengkaran politik di mana Hizbullah dan sekutunya akan menjadi penentu.
Pemimpin kelompok Syiah Hizbullah Hassan Nasrallah secara terang-terangan menentang setiap perubahan dalam pemerintahan. Presiden Aoun bersikeras Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil tetap menjadi bagian dari itu.
Kantor berita Reuters melaporkan seorang penasihat politik untuk Nasrallah menasehati Hariri agar tidak menyerah pada para pengunjuk rasa. Dia mengatakan kepada Hariri mereka berada di samping Hariri untuk menguatkan dirinya.
Dengan mengundurkan diri tanpa persetujuan, Hariri menentang Aoun dan Hezbollah. Ini merupakan sebuah fakta yang dapat mempersulit pembentukan pemerintahan baru.
Agar pemerintahan baru dapat dibentuk, presiden harus menetapkan tanggal untuk konsultasi yang mengikat dengan anggota parlemen. Pada saat itu, para anggota parlemen menuju ke istana presiden di Baabda. Para anggota parlemen juga memberi tahu Aoun siapa yang ingin mereka lihat sebagai perdana menteri.
Berdasarkan siapa yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen untuk jabatan tersebut, presiden kemudian menunjuk perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru. Meski begitu, jika Hariri dapat mengandalkan suara dari 20 anggota parlemennya, serta sembilan anggota parlemen sekutunya di PSP dan 15 anggota di Pasukan Lebanon, Hariri akan membutuhkan dukungan dari para saingan politik yang menguasai lebih dari setengah 128 kursi legislatif.
Ini berarti dia perlu mendapatkan suara dari kelompok yang dia lawan dengan pengunduran dirinya. Hizbullah dan sekutunya, termasuk Gerakan Amal dan Gerakan Patriotik Bebas Aoun bersama-sama mengendalikan setidaknya 67 kursi.
Untuk itu, Aoun harus meminta konsultasi meski sejauh ini ia belum melakukannya. Pada Kamis, dia mengatakan dia melakukan upaya yang diperlukan untuk memfasilitasi proses sebelum menetapkan tanggal.
Dilansir di Aljazirah, Jumat (1/11), menurut ahli, terdapat tiga skenario utama yang dibuat untuk membentuk pemerintahan baru. Yang pertama dan paling mungkin adalah yang dipimpin kembali oleh Hariri, dengan tokoh-tokoh independen dan tokoh ahli dimasukkan untuk memuaskan para pengunjuk rasa.
"Saya pikir jika kita melihat presiden meminta konsultasi dalam 48 hingga 72 jam ke depan, kemungkinan besar itu Hariri. Kemungkinan itu bukan Hariri adalah saya pikir sesuatu yang semua orang akan pikirkan dengan sangat hati-hati," ujar direktur Pusat Studi Kebijakan Lebanon Sami Atallah.
Hariri mewarisi hubungan kuat dengan negara-negara Barat, terutama Prancis dari mendiang ayahnya, mantan perdana menteri Rafik Hariri yang dibunuh pada 2005. Prancislah yang menyelenggarakan konferensi internasional yang dikenal sebagai CEDRE pada April 2018, yang menyatukan banyak negara Eropa dan Bank Dunia untuk menjaminkan pinjaman lunak 11 miliar dolar AS ke Lebanon untuk proyek-proyek infrastruktur.
Dana ini telah memberikan Lebanon pada jalur kehidupan bagi sebuah negara yang mendekati keruntuhan ekonomi dan keuangan. Sementara Hariri telah menjadi penghubung utama dengan negara-negara yang menjanjikan jumlah tersebut.
Skenario kedua adalah kehadiran seorang tokoh pro-Barat seperti Hariri di kepala pemerintahan juga telah melindungi Lebanon dari membayar harga kenaikan sanksi United Stations terhadap Hizbullah yang didukung oleh Iran. Inilah sebabnya mengapa skenario kedua, pemerintah yang ditunjuk oleh Hizbullah dan sekutunya, bisa mengeja malapetaka bagi Lebanon.
"Pada saat keuangan yang sulit ini, itu mungkin sangat berantakan bagi kami," kata Atallah.
Skenario ketiga adalah pembentukan pemerintahan ahli yang independen, dipimpin oleh seorang independen. Skenario itu adalah skenario yang paling memuaskan pemrotes. Namun, itu mustahil karena fakta itu akan mengecualikan partai politik yang sudah mapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
