REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) bereaksi atas laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Korut mengatakan deskripsi laporan tentang Korut sebagai sponsor terorisme adalah contoh kebijakan bermusuhan oleh AS yang mencegah kemajuan dalam pembicaraan pemusnahan senjata nuklir (denuklirisasi).

Menurut Kantor Berita KCNA, Selasa (5/11), pejabat Korut dan AS pada Oktober menggelar pembicaraan untuk pertama kali sejak Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un sepakat pada Juni melanjutkan perundingan denuklirisasi. Perundingan itu gagal, dengan utusan Korut menyatakan AS tidak menunjukkan kesediaannya berkompromi.

Laporan itu kembali membuktikan penolakan AS terhadap Korut mengindikasikan sebuah kebijakan bermusuhan, demikian pernyataan KCNA, mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut. "Rencana dialog antara DPRK dan AS semakin sulit lantaran sikap seperti itu," bunyi pernyataan tersebut.

Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) merupakan nama resmi Korut. Kim Jong-un menetapkan batas waktu pembicaraan denuklirisasi hingga April tahun depan.

Anggota parlemen Korsel Lee Eun-jae seusai bertemu dengan Badan Intelijen Nasional Seoul, Senin (4/11), mengatakan Korut dan AS dapat menggelar putaran pembicaraan tingkat kerja segera setelah pertengahan November untuk mempercepat kemajuan. Laporan Negara tentang Terorisme 2018 oleh Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada 1 November kembali menegaskan Korut sebagai sponsor terorisme.

Laporan itu mengatakan pemerintah Korut kerap memberikan dukungan terhadap aksi terorisme internasional, sebab Korut terlibat dalam pembunuhan di tanah asing. Empat warga negara Korut yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian Malaysia dalam pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, hingga kini masih buron. Peristiwa itu terjadi pada 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika