REPUBLIKA.CO.ID, LA PAZ -- Presiden Bolivia Evo Morales ditekan untuk segera menyelesaikan perselisihan pemilihan umum yang sudah berlangsung selama satu pekan. Pada pekan ini polisi terlihat bergabung dengan pengunjuk rasa dan militer mengatakan mereka tidak akan 'berhadapan dengan rakyat' atas permasalahan ini.
"Kami tidak akan pernah berhadapan dengan rakyat yang kami layani dan kami akan selalu memastikan perdamaian, kehidupan bersama, dan pembangunan di tanah air kami," kata Angkatan Bersenjata Bolivia dalam pernyataan mereka, Ahad (10/11).
Militer mengatakan, langkah itu tidak akan menentang orang-orang atas masalah tersebut. Morales mengecam 'kudeta' terhadap pemerintahannya. Mereka mendrong sejumlah rekan pemimpin berhaluan kiri di wilayah itu bersatu dan menyerukan resolusi damai untuk krisis ini.
Morales merupakan pemimpin terlama di Amerika Latin. Ia kembali memenangkan kontestasi pemilihan pada 20 Oktober lalu. Meski demikian, penghitungan suara yang sempat ditunda hampir satu hari lalu memicu tuduhan penipuan sehingga menyebabkan protes, pemogokan umum, hingga pemblokiran jalan.
Pada Jumat malam dan Sabtu (9/11) waktu setempat, televisi lokal menanyangkan polisi di beberapa kota Bolivia berbaris bersama para pengunjuk rasa dalam aksi pembangkangan. Para oknum polisi itu juga bergabung dengan teriakan yang biasa digunakan oleh oposisi.
Menambah tekanan pada Morales, Angkata Bersenjata mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah menghadapi orang-orang yang menjadi kewajiban mereka. Mereka menekankan akan selalu memastikan perdamaian, koekistensi dan pengembangan tanah air.
"Kami berada dalam hari-hari yang menentukan dan bahkan berjam-jam untuk nasib negara," ujar penantang Morales yang menjadi peringkat kedua, Carlos Mesa.
Dalam sebuah cicitan Sabtu dini hari, Morales mengulangi tuduhan oposisilah yang mengorganisasi kudeta terhadap negara. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Bolivia merilis pernyataan yang mengatakan, beberapa petugas polisi telah meninggalkan peran konstitusional untuk memastikan keamanan masyarakat dan lembaga negara.
Pada konferensi pers, Morales mengadakan pertemuan mendesak dengan empat partai politik di parlemen. Setidaknya dua partai opoisi menolak undangan Morales dan satu menerima.
Dia mengatakan, akan mengundang organisasi internasional termasuk Vatikan, PBB, dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) yang mengaudit pemilihan negara itu.
Seorang pemimpin sipil dari kota timur Santa Cruz, Mesa dan Luis Fernando Camacho meminta Morales mundur. Keduanya merupakan simbol oposisi.
"Apa yang kami inginkan di sini adalah menyatukan semua orang Bolivia dalam satu tujuan. Kami ingin Presiden Evo Morales mundur," kata Camacho.
Dia juga berencana memimpin aksi demo ke istana pemerintah pada Senin dengan surat pengunduran diri simbolis untuk ditandatangani oleh presiden. Di tengah bentrokan yang tengah berlangsung antara pendukung pro dan antipemerintah, Uni Eropa mengatakan kekerasan harus dihindari sebab tidak akan membantu menyelesaikan krisis.
"Solusinya hanya dapat dicapai melalui negosiasi damai, proses pemilihan yang kredibel yang menjamin penghormatan terhadap kemauan rakyat dan lembaga demokrasi yang kuat," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.
Sejumlah pemimpin berhaluan kiri di kawasan itu mendukung Morales, termasuk Venezuela, Kuba, Meksiko, dan Presiden terpilih Argentina Alberto Fernandez.
"Untuk Meksiko, demokrasi adalah satu-satunya cara dan mengganti proses ini dengan kekuatan, dan kekerasan berarti kemunduran. Pemerintah Meksiko mendesak dialog, seperti yang dikatakan Presiden Evo Morales," kata kementerian luar negeri negara itu dalam sebuah pernyataan.
Sedangkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mencela percobaan kudeta yang sedang berlangsung melawan Morales.
APTOPIX Bolivia Elections Protest
Image ID : 19314088812630
Police officers standing on the rooftop of a security booth at a police station wave Bolivian flags in front of protesters in La Paz, Bolivia, Saturday, Nov. 9, 2019. Growing dissension in police ranks posed a new threat to President Evo Morales, who claimed victory after the Oct. 20 vote but has since faced protests in which three people have been killed and hundreds injured. ()
Ikuti Whatsapp Channel Republika
