REPUBLIKA.CO.ID, MANAGUA -- Negara-negara Amerika Latin memberikan tanggapan atas pengumuman pengunduran diri Presiden Bolivia Evo Morales. Dua kubu, sayap kanan dan kiri, menegaskan dua hal yang berbeda, antara kudeta dan mendesak segera pemilihan ulang.
Negara dengan pemimpin sayap kiri seperti pemerintah Nikaragua menyatakan kecaman terhadap kudeta yang dilakukan untuk melengserkan Morales. Pada Ahad (10/11), Moarales menyatakan pengunduran diri dengan alasan menjaga keamanan negara setelah demonstrasi besar selama beberapa pekan.
Ortega mengatakan, Nikaragua menolak terhadap praktik fasis yang mengabaikan konstitusi, hukum, dan institusionalisme yang mengatur kehidupan demokratis negara.
"Pemerintah Nikaragua mengecam dan dengan keras mengutuk kudeta yang direalisasikan hari ini," kata Presiden Nikaragua Daniel Ortega, seorang veteran sayap kiri, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Senada dengan Nikargua, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel, sekutu lama Morales menyatakan solidaritas melalui akun Twitter. "Dunia harus dimobilisasi untuk kehidupan dan kebebasan Evo," ujarnya.
Diaz-Canel menyalahkan kudeta yang dilakukan untuk menyebarkan kekerasan. "Kami mengutuk strategi kudeta oposisi yang telah melancarkan kekerasan di Bolivia, telah menyebabkan kematian, ratusan luka-luka dan ekspresi rasisme terhadap penduduk asli. Kami mendukung Evo Morales," katanya.
Sedangkan Presiden Argentina Alberto Fernandez mengatakan "kerusakan institusional di Bolivia tidak dapat diterima". Dia menyatakan kecaman pula atas kudeta yang terjadi di Bolivia untuk menurunkan Morales.
Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengkritik atas keterlibatan militer dalam mendorong Morales untuk mundur. "Meksiko akan mempertahankan posisinya untuk menghormati demokrasi dan institusi. Kudeta tidak," ujar Ebrard melalui akun Twitter.
Di sisi lain, pemerintah yang berhaluan kanan di Amerika Latin, di antaranya Kolombia dan Peru, menyerukan Bolivia untuk memastikan pemilu. Peru dengan tegas mendorong agar terjadi kondisi yang damai setelah pengumuman mundurnya Morales.
Kementerian Luar Negeri Kolombia meminta lembaga negara Bolivia dan partai politik untuk bekerja sama dalam menjamin proses transisi politik. "Memastikan bahwa warga negara Bolivia dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas di pemilihan dan memilih pemerintah baru dengan jaminan penuh dari partisipasi mereka," kata kementerian luar negeri Kolombia dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
