Friday, 22 Jumadil Awwal 1441 / 17 January 2020

Friday, 22 Jumadil Awwal 1441 / 17 January 2020

Pengusaha Minta Pemprov Jabar Lindungi Industri dalam Negeri

Senin 11 Nov 2019 20:56 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih

Salah satu kegiatan di sebuah pabrik tekstil di Indonesia.

Salah satu kegiatan di sebuah pabrik tekstil di Indonesia.

Foto: zhie.student.umm.ac.id
Pemprov diminta mengeluarkan regulasi untuk menjaga iklim usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--- Pemerintah diharap melakukan berbagai macam proteksi di tengan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini dilakukan dengan banyak negara. Menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Jabar Dede Sumirto, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar juga harus mengeluarkan regulasi yang tepat untuk menjaga iklim perekonomian di daerah tumbuh.

Baca Juga

Dia menilai saat ini keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pengusaha belum terlalu optimal. "Persoalan industri saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan di Provinsi Jabar. Ini terkait dengan banyaknya perusahaan yang pindah ke daerah lain," ujar Dede kepada wartawan dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPP Hippi Jabar, Senin (11/11).

Dede mencontohkan, untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sejauh ini banyak yang mengeluh terkait dengan upah dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal dari segi keahlian. Dengan persoalan ini, maka pemerintah daerah harus bisa membangun SDM yang unggul dan menjaga agar iklim usaha tetap nyaman bagi pelaku usaha.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perdagangan bebas Pemprov Jabar bisa memikirkan bagaimana agar pelaku usaha lokal dan produk yang dibuat mampu berdaya saing di pasar intenasional," ucap dia.

Ketua Umum Hippi, Suryani Siddiq Motiq mengatakan, pelaku usaha dalam negeri saat ini sedang tertekan dengan semakin maraknya produk impor. Padahal produk impor tersebut sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri.

Suryani menilai, minimnya proteksi produk impor tersebut membuat perkembangan bisnis pelaku usaha dalam negeri terhambat. "Makanya harus ada keberpihakan yang jelas (dari pemerintah). Harus ada proteksi agar produk lokal bisa lebih digunakan," kata Suryani

Suryani mengatakan, pelaku usaha di Indonesia semakin banyak baik dari UMKM, UKM, hingga pebisnis kalangan atas. Produk yang dihasilkan pun, kian bervariasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, untuk menjaga agar iklim usaha di dalam negeri tetap positif, maka produk dari pelaku usaha lokal harus lebih banyak digunakan. Walaupun, Indonesia saat ini masuk dalam perdagangan bebas yang memungkinkan barang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah, tapi pemerintah harus tetap memaksimalkan barang dari produsen dalam negeri.

"Misalnya untuk satu produk kalau di dalam negeri lebih mahal dikit, ya tutup mata aja lah. Beli saja karena ini berdampak pada produsen lokal," katanya.

Bertumbuhnya bisnis pelaku usaha lokal, kata dia, dipastikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Sebab produsen lokal sudah pasti mayoritas menggunakan jasa tenaga kerja dalam negeri.

Pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa melakukan proteksi dari serbuan produk impor. Misalnya, dengan melabeli barang dengan merek lokal. Atau hal lain seperti pengawasan yang diperketat sehingga barang impor tidak mudah masuk.

"Hal seperti ini juga dilakukan negara maju seperti Jepang dan Amerika. Jadi proteksi tetap perlu tapi dilakukan dengan bagus dan halus," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA