Sabtu 02 Nov 2019 13:21 WIB

Menteri Energi AS Tolak Jadi Saksi Penyelidikan Pemakzulan

Menteri Energi AS memiliki peran penting dalam skandal telepon Trump-Presiden Ukraina

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Presiden Donald Trump bersama Menteri Perdagangan Wilbur Ross (kiri) dan Menteri Energi Rick Perry di Oval Office Gedung Putih di Washington.
Foto: AP
Presiden Donald Trump bersama Menteri Perdagangan Wilbur Ross (kiri) dan Menteri Energi Rick Perry di Oval Office Gedung Putih di Washington.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry menolak untuk bersaksi dalam penyelidikan pemakzulan. Perry merupakan anggota kabinet Presiden Donald Trump yang memiliki peran penting dalam skandal Ukraina.

Kementerian Energi AS mengatakan Perry menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan yang digelar House of Representative. Penolakan tersebut mencerminkan sikap pemerintah AS terhadap langkah House yang dikuasai Partai Demokrat.

Baca Juga

"Menteri tidak akan ambil bagian dalam penyelidikan rapat rahasia di mana dewan kementerian dilarang hadir," kata juru bicara Kementerian Energi Shaylyn Hynes, Sabtu (2/11).

Pada 17 Oktober lalu, Trump mengatakan Perry mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet. Ia akan mundur pada akhir tahun ini.

"Jika komite tertarik untuk melakukan proses yang serius, mereka dipersilakan untuk mengirim undangan yang akan dipertimbangkan ke Menteri untuk berpartisipasi dalam audiensi terbuka di mana penasihat Kementerian dapat hadir dan disaksikan rakyat Amerika," kata Hynes.

Perry, pelaksana tugas direktur anggaran Gedung Putih Russell Vought dan dua pejabat lainnya diminta untuk bersaksi pekan depan. Mereka dijadwalkan untuk memberi keterangan di hadapan tiga komite House yang memimpin penyelidikan tersebut.

Penyelidikan pemakzulan berfokus pada sambungan telepon Presiden Donald Trump dan Presiden Volodymyr Zelenskiy 25 Juli lalu. Demokrat menuduh Trump meminta Ukraina untuk menyelidiki rival politiknya Joe Biden.

Menurut Demokrat, Trump telah menyelewengkan kekuasaannya, menekan sekutu AS untuk mengintervensi pemilihan umum Amerika demi kepentingannya sendiri. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement