REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam pembatasan komunikasi masyarakat di Iran. Saat ini Iran sedang dilanda demonstrasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami mengecam pasukan mematikan dan pembatasan komunikasi parah yang digunakan terhadap demonstran," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Ahad (17/11).
AS menyatakan dukungannya terhadap rakyat Iran yang berpartisipasi dalam demonstrasi. "AS mendukung rakyat Iran dalam protes damai mereka terhadap rezim yang seharusnya memimpin mereka," ujar Gedung Putih.
Pada Ahad (17/11) kemarin pemimpin tertinggi Iran menyetujui kenaikan harga BBM sebesar 50 persen, yang sebelumnya 10 ribu real per liter menjadi 15 ribu real per liter. Hal itu seketika menyulut aksi massa. Mereka menolak dan menentang kebijakan tersebut.
Bentrokan antara pasukan keamanan dan polisi anti huru-hara tak terhindarkan, baik di Teheran maupun kota-kota lainnya. Satu orang telah dilaporkan tewas di kota tenggara Sirjan.
Khamenei menyalahkan lawan dan musuh Iran atas terjadi kerusuhan di negaranya. "Beberapa orang tak diragukan khawatir dengan keputusan (kenaikan harga BBM) ini. Tapi sabotase dan pembakadan dilakukan oleh para berandal, bukan rakyat kami," ujarnya.
"Kontra-revolusi dan musuh-musuh Iran selalu mendukung sabotase serta pelanggaran keamanan dan terus melakukannya. Sayangnya beberapa masalah disebabkan, sejumlah orang kehilangan nyawa dan beberapa pusat hancur," ucap Khamenei.
Kementerian Intelijen Iran mengklaim telah menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai pemimpin aksi demonstrasi. "Orang punya hak untuk protes, tapi itu berbeda dari kerusuhan. Kita tidak bisa membiarkan rasa tidak aman di negara ini melalui kerusuhan," katanya.
Kenaikan harga BBM diperkirakan akan meningkatkan dana subsidi sebesar 2,55 miliar dolar AS untuk 18 juta keluarga atau sekitar 60 juta warga Iran dengan pendapatan yang lebih rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
