REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri tidak ingin menjadi perdana menteri pemerintah baru, Selasa (26/11). Keputusan ini menempatkan tanggung jawab pada kelompok oposisi yang didukung Hizbullah Iran untuk menemukan alternatif atas krisis negara.
Politisi Sunni terkemuka Lebanon dan bersekutu dengan negara-negara Arab Barat dan Teluk ini mengatakan keputusannya sudah final. Dia berhenti pada 29 Oktober setelah menghadapi protes nasional terhadap elit penguasa atas korupsi negara yang merajalela.
"Saya berpegang teguh pada aturan ‘bukan saya, melainkan orang lain’ untuk membentuk pemerintahan yang menangani aspirasi para pria dan wanita muda," kata Hariri dalam sebuah pernyataan tertulis yang dilansir Reuters.
Keputusan tersebut meninggalkan ketidakjelasan pembentuk pemerintahan yang harus mengatasi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-90. Pos ini diperuntukkan bagi Sunni dalam sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon.
Hizbullah dan sekutunya ingin Hariri kembali sebagai perdana menteri. Akan tetapi, mereka menolak permintaan untuk membentuk kabinet menteri ahli tanpa ada partai politik yang diwakili. Sebaliknya, mereka mencari pemerintahan yang terdiri dari teknokrat dan politisi.
"Saya memiliki harapan dan kepercayaan penuh, setelah mengumumkan keputusan yang jelas dan menentukan ini, presiden republik akan segera memanggil konsultasi parlemen yang mengikat," kata Hariri merujuk pada Penunjuk perdana menteri baru.
Seorang kontraktor terkemuka Samir Khatib mengatakan kepada penyiar Lebanon MTV, dia siap untuk mengambil pekerjaan itu jika ada konsensus menguntungkannya. Kantor Hariri membantah telah mengusulkan nama yang saat ini beredar di media sosial dan mengatakan pilihannya akan ditentukan ketika proses resmi penunjukan perdana menteri telah dimulai.
Presiden Michel Aoun, seorang Kristen Maronit yang bersekutu dengan Hizbullah, sekarang harus mengadakan konsultasi resmi dengan anggota parlemen. Pertemuan itu untuk menunjuk perdana menteri baru dengan kandidat yang memiliki dukungan terbesar akan dicalonkan.
Sumber menteri yang dekat dengan Aoun mengatakan pemerintah berikutnya tidak akan satu warna. Upaya akan dilakukan dengan melibatkan Hariri untuk menyetujui perdana menteri berikutnya. Konsultasi Aoun dengan anggota parlemen diharapkan akan diadakan pada Kamis atau Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
