REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Kabinet Irak menyetujui pengunduran diri Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi. Meski begitu, parlemen Irak belum menarik dukungannya untuk Abdul Mahdi.
Melalui penyataan resminya, kabinet Irak mengatakan, pemerintah telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa. "Memberlakukan reformasi dan menyerukan parlemen untuk menemukan solusi dalam kesempatan mendatang," kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Alarabiya, Sabtu (30/11).
Menurut salah satu ulama populis di Irak, Moqtada al-Sadr, demonstrasi harus dilanjutkan. Al-Sadr menyebut, pemilihan kandidat perdana menteri selanjutnya harus dilakukan melalui referendum. "Perdana menteri berikutnya harus dipilih dari lima kandidat yang diusulkan," kata al-Sadr menyarankan melalui akun Twitter-nya. Dia mengatakan, para pengunjuk rasa harus terus mendesak tuntutan mereka, tapi tidak boleh menggunakan kekerasan.
Abdul Mahdi telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada parlemen, Sabtu (30/11). Langkah itu dia lakukan menyusul aksi demonstrasi yang tak kunjung reda di negaranya.
Seorang sumber di parlemen Irak mengonfirmasi kabar tersebut. Dia menyebut, surat pengunduran diri Abdul-Mahdi telah diterima pihak parlemen Irak. Para legislator dijadwalkan membahas keputusan Abdul-Mahdi pada Ahad (1/12).
Ulama Syiah terkemuka Irak Ali al-Sistani telah menyerukan parlemen mempertimbangkan kembali dukungan mereka pada pemerintahan Abdul-Mahdi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar aksi demonstrasi yang banyak memakan korban jiwa dapat diakhiri.
Setelah seruan itu, Abdul-Mahdi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Dia tak ingin melihat Irak terjerembap dalam kekacauan.
"Saya akan menyerahkan kepada parlemen sebuah memorandum resmi pengunduran diri dari perdana menteri saat ini sehingga parlemen dapat meninjau kembali pilihannya," ujarnya pada Jumat (29/11), dikutip laman Aljazirah.
Sehari sebelum pengumuman itu, bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan menyebabkan lebih dari 50 orang tewas. Aksi demonstrasi di Irak pecah pada 1 Oktober 2019.
Masyarakat turun ke jalan untuk memprotes permasalahan yang mereka hadapi, seperti meningkatnya pengangguran, akses terhadap layanan dasar, termasuk air dan listrik yang terbatas serta masifnya praktik korupsi di tubuh pemerintahan. Mereka mendesak Abdul Mahdi mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.
Pengunjuk rasa Irak membawa bendera nasional Irak ketika mereka berkumpul di sebuah kompleks parkir di dekat alun-alun Al Khilani, di pusat kota Baghdad, Irak.
Meski sempat jeda selama tiga pekan, aksi demonstrasi masih terjadi secara sporadis di beberapa daerah di Irak. Lebih dari 350 orang dilaporkan tewas selama unjuk rasa berlangsung sejak Oktober lalu.
Pembakaran konsulat Iran di Najaf oleh pengunjuk rasa memperparah kerusuhan. Di Nasiriyah, bentrokan mematikan terjadi beberapa jam setelah pembakaran konsulat di Najaf. Nasiriyah menjadi lokasi kerusuhan terparah sejak protes antipemerintah dimulai di Baghdad pada 1 Oktober.
Banyak orang khawatir kekerasan akan terus meningkat. Perselisihan politik diprediksi terjadi beberapa pekan sebelum pengganti Abdul Mahdi diangkat dan pemerintahan baru dibentuk.
Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Irak mengatakan, Sabtu (30/11), akan mengurusi kasus tewasnya pengunjung rasa. Pelaku harus dibawa ke pengadilan. Saat ini, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk keperluan penuntutan.
Komite Palang Merah Internasional berharap, korban kerusuhan di Irak tidak bertambah. "Senjata api dan amunisi hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir," kata mereka dalam sebuah pernyataan. n kamran dikarma, ed: qommarria rostanti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
