REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyerukan pembebasan setiap orang yang tidak bersenjata dan tidak bersalah dalam protes, Rabu (4/12). Dia menambahkan, musuh asing dari luar Iranlah yang justru harus diberi perhatian karena memicu kerusuhan.
"Keagamaan dan Islam harus ditunjukkan dan orang-orang tidak bersalah yang memprotes kenaikan harga bensin dan tidak bersenjata harus dibebaskan," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi.
Pemerintah Iran menyinggung tentang lawan yang menginginkan negara itu hancur dengan memanfaatkan kerusuhan yang telah berjalan dua pekan tersebut. Meski begitu, pejabat tinggi Iran menyatakan, negara-negara asing itu tidak seharusnya ikut campur.
"Tapi Amerika dan rezim Zionis (Israel) tidak memiliki kebijaksanaan politik tentang Iran," kata komandan utama Garda Revolusi elite Iran Hossein Salami dalam pidato yang disiarkan televisi.
Kerusuhan yang dimulai pada 15 November terjadi setelah pemerintah tiba-tiba menaikkan harga bahan bakar sebanyak 300 persen. Keputusan ini membuat kerusuhan menyebar lebih dari 100 kota besar dan kecil dan berubah menjadi tuntutan politik ketika para pemrotes muda dan kelas pekerja ikut turun ke jalan.
Hingga saat ini, Teheran tidak memberikan angka resmi korban meninggal dunia akibat demonstrasi yang berujung pada bentrokan. Namun, Amnesty International telah mendokumentasikan kematian setidaknya mencapai 208 orang. Jumlah korban itu membuat protes tersebut menjadi paling berdarah sejak pemberontakan 1979 dalam upaya menjatuhkan ulama Syiah yang berkuasa.
Seorang anggota parlemen mengatakan pekan lalu sekitar 7.000 pemrotes telah ditangkap. Namun, pengadilan menolak laporan yang diajukan itu. Kementerian Intelijen mengatakan, setidaknya delapan orang yang terkait dengan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) telah ditangkap selama kerusuhan, yang dihabisi pekan lalu.
Perjuangan rakyat Iran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah menjadi lebih sulit sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik perjanjian nuklir Teheran. AS kembali menerapkan sanksi yang melumpuhkan ekonomi berbasis minyak milik Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
