REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) menembakkan dua proyektil tak teridentifkasi ke Laut Timur pada Kamis (28/11). Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan, dua proyektil itu diluncurkan dari daerah Yeonpo, sekitar pukul 16.59 waktu setempat. Tak ada keterangan terperinci lainnya yang diketahui, termasuk jenis proyektil dan jangkauan penerbangannya.
"Militer kami memantau situasi jika ada peluncuran tambahan dan mempertahankan postur kesiapan," kata Kepala Staf Gabungan Korsel, dikutip laman kantor berita Korsel Yonhap.
Sepanjang 2019, Korut telah melakukan uji coba senjata semacam itu sebanyak 13 kali. Sebelum yang terbaru, Korut menembakkan dua rudal dari peluncur roket berganda super besar ke Laut Timur pada 31 Oktober.
Pada 2 Oktober lalu, Korut melakukan uji coba rudal balistik berbasis kapal selam atau submarine-launched ballistic missiles (SLBM) tipe terbaru bernama Pukguksong-3.
Ahli pertahanan dari the Korea Defense and Security Forum yang berbasis di Seoul, Korsel, Shin Jong-woo mengatakan rudal Pukguksong menunjukkan adanya kemajuan teknis yang dicapai Korut.
“Rudal Pukguksong-3 tampaknya lebih besar dan lebih panjang dari versi sebelumnya. Berbeda dari rudal Pukguksong-1, rudal yang baru dikembangkan juga tampaknya tidak memiliki sirip yang memutar, karena digunakan pada rudal atau bom konvensional untuk meningkatkan kemudi serta presisi. Penyisihan hal itu menunjukkan stabilitas penerbangannya,” kata Shin.
Dia melihat Pukguksong-3 memiliki desain yang mirip dengan rudal JL-2 SLBM Cina. “Kemiripan luar dengan rudal Cina berarti Korut bertujuan untuk mengamankan SLBM yang dapat membawa beberapa hulu ledak,” ujarnya. Shin mengatakan JL-2 SLBM milik Beijing dapat membawa tiga hingga delapan hulu ledak.
Saat ini perundingan denuklirisasi antara Korut dan Amerika Serikat (AS) tengah terhenti. Kedua negara masih belum dapat menyepakati tuntutan masing-masing.
Pyongyang menghendaki agar AS mencabut sebagian sanksi ekonominya. Sebab ia telah menutup sejumlah situs uji coba rudal serta nuklir. Sedangkan Washington tetap berpendirian bahwa sanksi hanya akan ditarik jika Korut telah melakukan denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
