REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir menyatakan orang yang ada di wilayahnya sudah lulus dari kamp dan hidup berbahagia, Senin (9/12). Dia justru menuduh ketika warga Xinjiang menghadapi kondisi serius dengan terorisme, Amerika Serikat (AS) malah menutup telinga.

"Sebaliknya, sekarang masyarakat Xinjiang terus berkembang dan orang-orang dari semua etnis dan bekerja dalam damai, AS merasa tidak nyaman, dan menyerang serta memfitnah Xinjiang," kata Zakir pada konferensi pers.

Warga Uighur dan etnis minoritas Muslim dari wilayah tersebut dilaporkan ditahan secara sewenang-wenang di kamp dan penjara. Laporan itu pun datang langsung dari keluarga yang anggotannya ditahan.

Sementara pihak berwenang China menggambarkan penahanan sebagai bentuk pelatihan kejuruan. Namun, dokumen rahasia baru-baru ini bocor ke konsorsium organisasi berita mengungkapkan strategi yang disengaja untuk menekan etnis minoritas, meskipun mereka tidak melakukan kejahatan.

Ketua Partai Komunis kota Urumqi, ibu kota Xinjiang, Xu Hairong tidak membantah keaslian dokumen tersebut. Dia mengatakan, bagaimanapun, tidak ada yang namanya "kamp tahanan".

"Laporan oleh New York Times, Konsorsium Internasional Penyelidik Wartawan dan organisasi media asing lainnya adalah murni upaya jahat untuk mencoreng dan mendiskreditkan pusat-pusat pendidikan kejuruan Xinjiang dan upaya anti-terorisme dan deradikalisasi," kata Xu.

Kemudian AS pun merilis Undang-Undang Uighur yang mengutuk penahanan massal terhadap lebih dari 1 juta warga Uighur, Kazakh, dan lainnya. Upaya itu juga menimbulkan kemungkinan sanksi terhadap pejabat pemerintah China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Xinjiang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika