REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Hamas meminta pemerintah Palestina untuk bekerja sama dalam menentang keputusan Israel menahan jutaan dolar dana pajak milik Palestina, Rabu (1/1) waktu setempat. Menurut Hamas langkah Israel merupakan pembajakan yang harus ditentang.
"Keputusan tersebut sekali lagi membuktikan pembajakan Israel," ujar juru bicara Hamas, Hazem Qassem seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (2/1).
Qassem meminta kelompok-kelompok Palestina untuk berkolaborasi menentang implementasi dan keputusan pemerintah Israel. Ia juga menekankan untuk menentang Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett terhadap tawanan Palestina.
Kabinet Keamanan Israel beberapa waktu lalu memutuskan untuk menunda transfer dana pajak milik Palestina senilai 43 juta dolar AS. Padahal seharusnya itu sudah menjadi kewajiban Israel setiap bulannya mentransfer dana ke Otoritas Palestina (PA).
Palestina mengatakan dana itu sangat diperlukan untuk membantu keluarga yang terkena dampak kekerasan, dan pendudukan Israel. Namun Israel menilai dana tersebut digunakan untuk membebaskan anggota keluarga Palestina yang dipenjara karena melakukan kekerasan.
Pada Februari tahun lalu, kabinet Israel menyetujui pemotongan dana 144 juta dolar AS dari Palestina. Kini, Israel juga memutuskan menunda tak memberikan dana baru ke Palestina.
Blokade 13 tahun Israel di Jalur Gaza menjerumuskan penduduk ke dalam jurang ekonomi yang dalam. Dalam pergerakan bebas masuk dan keluar dari jalur Gaza, dua juta penduduknya terkena imbas, padahal fasilitas dasar sangat diperlukan warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
