REPUBLIKA.CO.ID, MEKSIKO -- Hampir 35.000 orang terbunuh di Meksiko pada 2019. Rekor tertinggi itu menjadi pukulan keras bagi Presiden Andres Manuel Lopez Obrador yang berjuang untuk mengendalikan kejahatan dengan kekerasan pada tahun pertamanya menjabat.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Keamanan Publik menunjukkan ada total 34.582 pembunuhan tahun lalu. Jumlah itu meningkat 2,5 persen dari 2018 dengan total 33.743 korban. Tingkat pembunuhan tertinggi pada 2019 dengan 2.993 korban terjadi pada Juni.

Dikutip dari Aljazirah, angka tersebut menjadi tingkat tertinggi sejak 1997, tahun pertama catatan resmi korban terbunuh dibuat. Jumlah pembunuhan pada 2019 ini menunjukkan rata-rata 95 pembunuhan per hari terjadi di Meksiko.

Negara itu telah dilanda kekerasan sejak 2006, ketika pemerintah mengerahkan militer untuk perang melawan narkoba. Sejak itu, hampir 275.000 orang telah terbunuh di Meksiko.

Angka-angka Kementerian Keamanan yang terpisah menggunakan metodologi yang lebih lama memberikan jumlah berbeda. Dengan mengacu pada jumlah penyelidikan pembunuhan, hasil yang didapatkan menunjukkan peningkatan menjadi 29.401 tahun lalu dari 29.100 pada tahun 2018.

Lopez Obrador menjadi presiden pada Desember 2018 yang berjanji untuk melakukan pendekatan keamanan yang kurang konfrontatif. Namun, kekerasan terus meningkat bahkan pada peringatan setahun bekerja, 127 orang terbunuh.

Untuk mengatasi masalah itu, para pejabat Meksiko pekan lalu mengajukan proposal kepada para politisi untuk merombak sistem peradilan pidana. Keputusan itu membuka jalan bagi Senat untuk mengambil rencana yang dapat memudahkan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat pada bulan depan.

Meksiko pun telah menyiapkan paket reformasi peradilan yang dapat memungkinkan hasil penyadapan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Reformasi itu pun akan mendorong langkah-langkah untuk membatasi tantangan hukum untuk menghindari keterlambatan ekstradisi bagi tersangka kriminal.

Meksiko dan AS pun telah menyetujui rencana untuk memerangi perdagangan gelap senjata, obat-obatan, dan uang gelap. Keputusan itu didapatkan setelah pertemuan antara Jaksa Agung AS William Barr dan pejabat tinggi Meksiko.

Kementerian Luar Negeri Meksiko menyatakan, kedua negara tetangga juga sepakat untuk bekerja sama dalam langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi obat dan memerangi kecanduan. "Sejumlah kemajuan dalam masalah perdagangan senjata dibahas dengan tujuan menganalisis bagaimana menerapkan operasi dengan teknologi non-intrusif di titik-titik utama perbatasan untuk menghentikan pergerakan senjata dan amunisi ke negara kita," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika