REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersiap mengumumkan proposal perdamaian Timur Tengah yang telah lama tertunda pada Selasa (28/1) di Gedung Putih. Trump mengatakan, proposal perdamaian itu akan menguntungkan Palestina.
Trump dijadwalkan menyampaikan proposal perdamaian itu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para pejabat AS menyatakan, pengumuman proposal tersebut merupakan momentum untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Sementara itu, Palestina khawatir porposal perdamaian tersebut akan menghancurkan harapan mereka untuk menjadi negara yang merdeka.
"Mereka pada awalnya mungkin tidak menginginkannya (proposal perdamaian). Tapi saya pikir pada akhirnya, ini sangat baik untuk mereka. Bahkan terlalu baik untuk mereka, jadi akan kita lihat apa yang terjadi. Sekarang tanpa mereka, kami tidak melakukan kesepakatan dan itu tidak masalah," uja Trump.
Trump melakukan pertemuan dengan Netanyahu dan Ketua Blue and White Party, Benny Gantz di Washington secara terpisah. Pertemuan itu untuk mengungkapkan rencana perdamaian Timur Tengah sebelum diumumkan ke publik.
Trump mengizinkan wartawan untuk meliput pertemuannya dengan Netanyahu. Namun, sesi pertemuan dengan Gantz diadakan tanpa kehadiran media. Usai pertemuan, Gantz mengatakan bahwa rencana perdamaian Timur Tengah adalah tonggak sejarah dunia. Dia berjanji akan mengimplementasikan proposal perdamaian itu setelah pemilihan umum Israel.
"Segera setelah pemilihan, saya akan berupaya mengimplementasikannya dalam pemerintahan Israel bersama-sama dengan negara-negara lain di kawasan kami," ujar Gantz.
Para pemimpin Palestina mengatakan, mereka tidak diundang ke Washington untuk mendengarkan presentasi Trump tentang proposal perdamaian itu. Palestina bersikaras bahwa rencana perdamaian tidak akan terlaksana tanpa persetujuan mereka.
"Kami menolaknya, dan kami menuntut komunitas internasional untuk tidak menjadi mitra karena hal itu bertentangan dengan dasar-dasar hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut. Ini hanya rencana untuk mengakhiri perjuangan Palestina," ujar Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Washington tidak bisa lagi dianggap sebagai mediator yang jujur. Hal itu karena, sebagian besar kebijakan Trump sangat memihak pada Israel. Misalnya, pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, serta dukungan AS terhadap Israel untuk Dataran Tinggi Golan. Selain itu, Trump memangkas bantuan kemanusiaan untuk Palestina senilai ratusan juta dolar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
