REPUBLIKA.CO.ID, FRANKFURT -- Para menteri luar negeri (menlu) dari sejumlah negara yang sedang menengahi perjanjian damai di Libya akan bertemu kembali pada pertengahan Maret. Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Ahad.
Kekuatan asing pada pertemuan Berlin 19 Januari sepakat untuk menopang gencatan senjata di Libya. Namun faksi-faksi yang bertikai gagal berpegang teguh pada perjanjian gencatan senjata. Negara-negara pendukung baik dari pihak komandan Khalifa Haftar yang berbasis di wilayah timur atau pemerintah yang diakui internasional pimpinan Fayez al-Serraj tidak menghentikan pasokan senjata.
"Seluruh menteri luar negeri yang hadir dalam konferensi Libya baru-baru ini di Berlin akan bertemu kembali pada pertengahan Maret," kata Maas kepada lembaga penyiar Jerman ZDF.
Menurutnya penting bahwa faksi-faksi Libya harus bertemu dalam beberapa hari ke depan. Sebuah komisi yang terdiri atas pejabat militer dari masing-masing pihak, yang dibentuk saat konferensi di Berlin, gagal mengadakan pertemuan yang seharusnya berada di bawah naungan PBB dan yang awalnya dijadwalkan pada Rabu lalu.
Jerman akan berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk merancang resolusi. Dengan demikian, lanjut Maas, negara-negara yang melanggar embargo senjata PBB harus menanggung konsekuensinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
