REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon terus berusaha agar negaranya diberi kesempatan menggelar referendum kemerdekaan yang sah dan konstitusional. Sebelumnya, Inggris telah menolak usulan tersebut.
"Saya ingin melihat Skotlandia diberi pilihan itu dengan referendum yang legal, konstitusional, dan sah," ujar Sturgeon pada Selasa (11/2), dikutip Anadolu Agency.
Menurut dia, hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) telah memperkuat tekad Skotlandia untuk menjadi negara Eropa. Mayoritas masyarakat Skotlandia menghendaki Inggris tetap berada di perhimpunan negara-negara Benua Biru tersebut.
Sturgeon mengatakan mereka telah berdebat sejak referendum bahwa seluruh Inggris harus tetap berada di pasar tunggal dan serikat pabean Eropa. Namun, dia menilai saat ini Inggris tidak akan memilih jalur tersebut.
Pada Desember tahun lalu, Sturgeon telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk menggelar referendum kemerdekaan. Dia memang ingin referendum tersebut sah, legal, dan konstitusional.
Untuk mencapai hal itu, dia memerlukan izin dari Pemerintah Inggris. Namun, Boris Johnson dengan tegas menolak mengabulkan permintaan Sturgeon.
"Anda dan pendahulu Anda (Alex Salamond) membuat janji pribadi bahwa referendum 2014 adalah pemungutan suara 'sekali dalam satu generasi'," kata Johnson dalam suratnya kepada Sturgeon yang dirilis pertengahan Januari lalu, dikutip laman BBC.
Menurut Johnson, rakyat Skotlandia memilih dengan tegas janji itu untuk menajaga keutuhan Kerajaan Inggris. Dia mengatakan Pemerintah Inggris akan menjunjung tinggi keputusan demokratis rakyat Skotlandia dan janji yang dibuat pemimpinnya untuk mereka."Untuk alasan itu, saya tidak bisa menyetujui permintaan transfer kekuasaan yang akan mengarah pada referendum kemerdekaan lebih lanjut," ujar Johnson.
Skotlandia telah menggelar referendum kemerdekaan pada 2014. Saat itu sebanyak 55 persen warga di sana menolak hal tersebut. Sturgeon mengatakan keadaan telah berubah sejak pemungutan suara 2014, terutama karena mayoritas masyarakat Skotlandia memilih untuk tetap berada di Uni Eropa dalam referendum Brexit tahun 2016. Sementara Inggris, secara keseluruhan, memilih untuk hengkang dari Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
