REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) melanjutkan langkah untuk meloloskan legislasi bipartisan yang akan membatasi wewenang Presiden Donald Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran. Resolusi ini ditulis oleh senator dari Partai Demokrat Tim Kaine.
Resolusi ini mengharuskan Trump mendapatkan persetujuan dari Kongres sebelum dapat melanjutkan tindakan militer terhadap Iran. Resolusi ini dilanjutkan dengan perbandingan suara 51-45. Delapan senator dari Partai Republik berpihak pada Partai Demokrat untuk mendorong pemungutan suara resolusi ini.
Kaine dan para pendukung resolusi itu mengatakan ini bukan tentang Trump atau jabatan presiden. Tapi, sebaliknya untuk memastikan kembali wewenang Kongres dalam menyatakan perang.
Trump dan pendukungnya mengatakan resolusi tersebut akan mengirim sinyal buruk tentang kelemahan AS ke Iran dan musuh-musuh lainnya. Kaine menegaskan, hal itu tidak benar.
"Ketika kami menegakan supremasi hukum, di dunia yang lapar akan supremasi hukum dan mengatakan 'keputusan ini fundamental dan kami memiliki aturan yang kami patuhi jadi kami membuat keputusan yang bagus', itu pesan yang kuat," kata Kaine, Kamis (13/2).
Senator Partai Republik Mike Lee sepakat mengenai hal itu. Lee mendukung kebijakan luar negeri Trump termasuk soal Iran. Tapi ia mengatakan Kongres tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab konstitusional untuk memutuskan perang dan perdamaian.
"Apa yang akan dilihat rakyat Amerika dan seluruh dunia dari debat yang akan kami lakukan di Senat adalah ada banyak dukungan untuk Amerika Serikat dalam mengambil posisi keras mengenai Iran," kata Lee.
Lee mengatakan apa yang ia dan pendukung resolusi wewenang perang presiden ini inginkan adalah memastikan otoritas Kongres dalam penggunaan kekuatan militer. Menurutnya hal itu tidak menunjukkan kelemahan tapi kekuatan.
Kaine mengatakan, baik Trump maupun presiden AS lainnya memang harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan AS dari segala ancaman serangan. Menurutnya, wewenang eksekutif dalam menggelar perang berhenti di sana.
"(Keputusan dalam) melakukan serangan perang membutuhkan pemungutan suara dan debat kongres," kata Kaine.
Kaine menambahkan, prinsip-prinsip persetujuan kongres ditetapkan untuk alasan yang penting. "Jika kami memerintahkan pemuda dan pemudi kami, mempertaruhkan nyawa mereka dalam sebuah perang, maka harus berdasarkan pertimbangan yang cermat orang-orang terpilih dan bukan perintah satu orang," tambah Kaine.
Melalui dua cicitannya di Twitter, Trump mengatakan, memilih untuk tidak mendukung proposal Kaine penting bagi keamanan nasional. Ia menyoroti serangan drone pada 3 Januari lalu yang membunuh komandan militer Iran Jenderal Qassem Soleimani.
"Pekerjaan kami terhadap Iran sangat baik dan bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan, Amerika mendapatkan dukungan besar atas serangan kami terhadap Soleimani," kata Trump.
Dalam cicitannya, Trump mengatakan, jika tangannya diikat maka Iran dapat melakukan manuver. Presiden AS ke-45 itu menegaskan proposal Kaine mengirimkan sinyal yang sangat buruk.
"Partai Demokrat melakukan hal ini hanya untuk mencoba mempermalukan Partai Republik, jangan biarkan hal ini terjadi," katanya.
Sebelumnya, Teheran menanggapi pembunuhan Soleimani dengan meluncurkan rudal ke dua pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS. Walaupun tidak ada yang tewas atau mengalami cedera di tempat, Pentagon melaporkan serangan itu menyebabkan 64 pasukan AS menderita gegar otak.
Baik Partai Demokrat maupun Republik mengkritik uraian yang disampaikan pemerintah Trump mengenai serangan drone tersebut. Mereka mengatakan pemerintah AS memberikan informasi yang sangat banyak tentang adanya kemungkinan serangan yang direncanakan Iran tapi tidak mengungkapkan rincian yang paling penting.
Kaine sudah lama mendorong agar wewenang kongres untuk mendeklarasikan perang dikembalikan. Demi memenuhi permintaan Partai Republik, ia menghapus bahasa yang menargetkan Trump secara langsung.
Sehingga, resolusi itu menggunakan pernyataan umum yang menyatakan hanya Kongres yang memiliki wewenang mendeklarasikan perang. Resolusi ini juga meminta Trump berhenti menggunakan kekuatan militer atau kekuatan pemerintah lainnya terhadap Iran tanpa persetujuan dari Kongres.
Senator Partai Republik Susan Collins yang juga mendukung resolusi ini mengatakan, resolusi ini 'sangat dibutuhkan dan sudah lama ditunggu'. Ia mengatakan selama beberapa dekade terakhir Kongres terlalu sering melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya.
"Dalam memberikan otoritas penggunaan kekuataan militer secara berkelanjutan," kata Collins.
Ketua Senat dari Partai Republik Mitch McConnell dan banyak anggota Partai Republik lainnya menentang resolusi tersebut. Mereka mengatakan resolusi ini akan memberi pesan yang salah pada sekutu-sekutu AS.
Pada bulan lalu secara terpisah House of Representative yang dikuasai Partai Demokrat sudah meloloskan resolusi tak mengikat mengenai wewenang perang. Ketua Partai Demokrat di House Steny Hoyer mengatakan jika Senat menyetujui langkah yang diajukan Kaine.
Maka House dapat mengambil resolusi Senat pada akhir bulan ini. Agar tidak dapat diveto Trump resolusi ini harus mendapatkan dua pertiga suara baik di House maupun di Senat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
