REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar kembali memberlakukan penutupan jaringan internet di dua negara bagian yang dilanda konflik. Operator seluler, Norwegia Telenor Group mengatakan, Kementerian Transportasi dan Komunikasi telah memerintahkan untuk menghentikan jaringan internet seluler di lima kota kecil di Rakhine, dan negara bagian Chin selama tiga bulan.
Sebelumnya pemadaman jaringan internet selama berbulan-bulan dilakukan di empat kota di negara bagian Rakhine, yaknu Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, dan Myebon, termasuk negara baia Chin. Akses internet kembali beroperasi pada September lalu, di tengah pembicaraan damai untuk mengakhiri bentrokan antara pasukan pemerintah dengan pemberontak etnis.
"Kami diperintahkan menghentikan layanan internet seluler. Sebelumnya kami telah membuka lagi akses internet di kota kecil ini pada Agustus-September karena situasi di daerah itu stabil. Sekarang kami harus mengeluarkan larangan lagi sebagaimana diperlukan," ujar seorang pejabat Kementerian Transportasi dan Komunikasi, Myo Swe kepada Reuters.
Juru bicara milier Myanmar Tun Tun Nyi mengatakan tidak mengetahui penutupan akses internet tersebut. Sejauh ini dia belum pernah mendengar kabar internet akan ditutup.
"Kami tidak tahu dan kami belum pernah mendengarnya," ujar Tun.
Perintah pencabutan akses internet datang di tengah meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine dan Chin. Bulan lalu dua perempuan tewas dan tujuh lainnya terluka akibat terjadi penembkan di sebuah desa Rohingya di Rakhine.
Militer Myanmar menolak tuduhan mereka harus bertanggung jawab atas penembakan itu. Diketahui, penembakan terjadi dua hari setelah pengadilan internasional memerintahkan Myanmar untuk melindungi Rohingya.
Sejumlah anggota parlemen menyatakan, pemadaman internet dapat berdampak negatif pada bisnis dan pemberian bantuan ke desa-desa yang berkonflik. Seorang anggota parlemen nasional untuk Rathedaung, Khin Saw Wai mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan jika layanan internet di wilayah Rathedaung diputus.
"Beberapa penduduk desa harus melarikan diri dari desa mereka ketika pertempuran terjadi. Kami dapat membantu mereka, ketika kami melihat unggahan di Facebook yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan makanan," ujar Khin.
Anggota parlemen lainnya, Maung Kyaw Zan dari kota Buthidaung, mengatakan penutupan itu tidak baik untuk Rakhine, karena di wilayah itu sedang terjadi bentrokan. Sementara itu, pemimpin redaksi Development Media Group, Aung Marm Oo mengatakan, pemutusan layanan internet telah menganggu publikasi berita tentang konflik yang terjadi di Rakhine dan Chin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
