IHRAM.CO.ID, Berikut ini kami hadirkan sebuah opini yang menarik di harian Jerusalem Post: Is democracy sacred? --Though politics relies on virtue, this does not make it religious (Apakah demokrasi itu sakral? ---Meskipun politik bergantung pada kebajikan, ini tidak membuatnya menjadi religius)
Dalam kajian ini dikisahkan soal kaitan pemikiran teolog Kristen, Thomas Aquinas, yang ternyata di bawa-bawa masuk ke pertaungan politik. Bahkan, Bahkan, Wakil Presiden AS Mike Pence sampai menggunakan menyebut bagian alkitabiah dari Surat Santo Paulus untuk Orang Ibrani.
Pence kala itu mengatakan: "Jadi mari kita adakan perlombaan yang ditandai untuk kita. Mari kita fokus pada 'Old Glory' dan semua yang dia wakili ... Dan mari kita lihat penulis dan penyempurna iman dan kebebasan kita."
Adanya situasi ini tentu menjadi menarik opini dari Jerusalem Post, terutama pada kenyataan demokrasi di Indonesia yang banyak yang mengatakan 'Jangan bawa agama ke politik". Dan ternyata jargon itu dalam pilpres kali ini tak terbukti, sebab dari dahulu poitik di Amerika itu sangat 'paradok religius.'
Mari kita baca artikel itu selengkapnya:
-----------------
Pemungutan suara Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang dianggap paling memecah belah ini sekarang telah selesai. Presiden Donald Trump dan penantang Demokrat Joe Biden sekarang menunggu untuk melihat siapa di antara mereka yang menang. Suara terus dihitung, termasuk surat suara masuk.
Penghitungan suara pemilu yang diproyeksikan saat ini berada di Biden dengan 264 vs Trump dengan 214, menurut Associated Press (AP). Kandidat membutuhkan 270 suara elektoral untuk memenangkan kursi kepresidenan. Negara dengan 60 suara elektoral masih ragu-ragu; Biden membutuhkan enam dari mereka, Trump, 56.
Keadaan yang terjadi di Pilpres AS kali ini menggemakan bahasa politik sendiri. Sebulan sebelum pemilihan 4 November, seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat menyebut Trump sebagai "ancaman bagi demokrasi suci kita." Bahkan, Wakil Presiden Mike Pence sampai menggunakan bahasa religius secara eksplisit dalam pidatonya di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Agustus.
Pemilihan ini adalah "waktu pengujian," katanya. Memadukan gambar bendera di atas Fort Henry dengan bagian alkitabiah dari Surat Santo Paulus untuk Orang Ibrani. Pence melanjutkan: "Jadi mari kita adakan perlombaan yang ditandai untuk kita. Mari kita fokus pada 'Old Glory' dan semua yang dia wakili ... Dan mari kita lihat penulis dan penyempurna iman dan kebebasan kita. "
Di satu sisi, penggunaan bahasa religius semacam itu masuk akal. Bangsa, seperti agama, institusi juga seperti agama. Mereka diikat secara ritual. Suatu bangsa yang berkumpul untuk memilih mungkin terasa seperti pertemuan komunitas iman untuk beribadah, terutama mengingat banyak tempat ibadah yang berfungsi ganda sebagai tempat pemungutan suara.
Keterangan foto: Joe Biden kandidat Presiden AS tahun 2020-2024.
Namun, dalam penelitian saya dalam teologi Kristen, saya menemukan bahwa analogi antara aktivitas politik dan keagamaan memiliki batasan penting.
Untuk memahami alasannya, ada baiknya melihat salah satu pemikir Kristen paling berpengaruh di perbatasan antara politik dan sakral, teolog abad ke-13 Thomas Aquinas.
Politik, dalam bacaan Aquinas, didefinisikan sebagai cara manusia mengatur pengejaran bersama untuk kehidupan yang baik, kehidupan yang dibentuk oleh kebajikan seperti keberanian. Jika kita semua bisa berani bersama, kita akan menjadi warga negara yang baik.
Namun, mempraktikkan kebajikan ini menantang, dan Aquinas mengatakan itu akan melibatkan "semacam pelatihan". Pada akhirnya, individu mungkin hidup dengan berani karena mereka ingin hidup dalam masyarakat di mana keberanian umumnya dianggap baik.
Sementara itu, masyarakat membutuhkan “pelatihan” melalui undang-undang, penegakan hukum yang tepat, dan intervensi yudisial yang tepat, sehingga dapat mengatur setidaknya sejumlah kecil kebajikan.
Aquinas curiga bahwa perpaduan antara monarki, aristokrasi dan demokrasi adalah jalan terbaik untuk kebaikan bersama ini: Negara seperti itu dapat memiliki suara yang bersatu, nasihat dari orang bijak yang dipercaya dan suara rakyat untuk meminta pertanggungjawaban keduanya.
Namun, kebajikan politik akan selalu melibatkan kemungkinan paksaan bagi mereka yang gagal mempraktikkannya. Baru-baru ini, kami melihat ini dalam aktivasi Garda Nasional untuk membantu memastikan prosedur pemungutan suara yang aman dan adil di seluruh negara bagian.
Ini sesuai, dengan istilah Aquinas. Ketika kebaikan bersama terancam, “kebajikan sipil dipersenjatai,” seperti yang dikatakan oleh teolog Amerika Stanley Hauerwas dalam interpretasinya tentang Aquinas.
Meskipun politik bergantung pada kebajikan, ini tidak membuatnya menjadi religius.
Menjadi religius, menurut definisi kuno yang pertama kali ditemukan Aquinas dalam Statesman Romawi Cicero, memberi perhatian khusus, atau "membaca lagi": re-legere dalam bahasa Latin. Hal ini menunjukkan kepada Aquinas bahwa pemahaman religius diperoleh dengan membaca ulang dunia, dengan memperhatikan bagaimana situasi ada "dalam hubungannya dengan Tuhan".
Kebajikan dan ajaran yang mengelilingi reorientasi ini adalah yang oleh Aquinas disebut sebagai "ajaran suci". Itu "dipelajari melalui wahyu" dan "diterima dengan iman." Ini tidak berarti bahwa agama harus menolak akal, karena bagi Aquinas, pemikiran agama menggunakan akal untuk mengeksplorasi wahyu-wahyu suci.
Pelajar agama membutuhkan jarak dari apa yang oleh teolog Stanley Hauerwas disebut sebagai praktik “bersenjata” dari institusi politik, sehingga mereka kembali ke dunia untuk melihatnya dengan cara yang sakral.
Dengan kata lain, suatu negara membutuhkan kepolisian sehingga dapat melindungi masyarakat yang rentan dari kegagalan kebajikan. Tetapi praktik sakral seperti ibadah dan doa membutuhkan sebaliknya: kebebasan dari paksaan negara, sehingga orang dapat menjalankan agama tanpa penegakan hukum agama tersebut.
Penelitian saya tentang Inggris di era Reformasi menawarkan contoh tentang ini. Perintah ratu memberinya wewenang untuk menuntut orang-orang yang tidak menghadiri ibadah hari Minggu. Banyak yang menganggap tindakan paksaan ini menutupi keaslian ibadah itu sendiri.
Ini tidak berarti bahwa agama dan politik harus menjadi alam kehidupan yang sepenuhnya terisolasi. Aquinas berpendapat bahwa masyarakat yang adil, yang diatur oleh hukum yang memastikan bahwa setiap orang dapat diberikan apa yang menjadi hak mereka, juga akan memungkinkan "kehormatan khusus" yang "adalah karena Tuhan sebagai prinsip pertama dari semua hal."
Aquinas kemudian berpikir bahwa bacaan kedua ini - agama - adalah komponen penting dari kebaikan bersama. Pemerintahan yang baik akan memungkinkan orang untuk mengejar yang suci. Namun, ia tidak akan mengacaukan kebajikan yang berpotensi memaksa dengan praktik-praktik sakral itu.
Ketika mencari bahasanya sendiri yang berisiko tinggi untuk menggambarkan hak-hak yang ingin diperjuangkan oleh koloni Amerika, Pendiri Thomas Jefferson menulis, "kami memegang kebenaran ini sebagai hal yang sakral dan tidak dapat disangkal." Pena Benjamin Franklin-lah yang memberi frasa kemiringan yang lebih ekonomis dan agnostik: tidak sakral, tetapi "terbukti dengan sendirinya."
Franklin, Aquinas akan berkata, lebih dekat ke rumah, meskipun mungkin karena alasan di luar bidang pendiri. Baik ritual politik maupun nilai-nilai yang ditanamkan tidak sakral, bahkan jika mereka dapat memberikan ruang untuk praktik-praktik tersebut.
Penghitungan suara adalah landasan demokrasi modern dan mendengar seruan presiden untuk menghentikan penghitungan suara adalah momen yang membingungkan yang dapat membuat banyak orang berebut kata sifat yang tepat. Menurut Aquinas, bagaimanapun, "sakral" bukanlah yang tepat
Ikuti Whatsapp Channel Republika
