Kamis 25 Mar 2021 11:55 WIB

Joe Biden Diminta Serius Tanggapi Peluncuran Rudal Korut

Korut mengabaikan ajakan pemerintah Biden untuk menggelar dialog.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Presiden AS Joe Biden
Foto: AP/Evan Vucci
Presiden AS Joe Biden

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Akhir pekan lalu pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) mengatakan Korea Utara (Korut) menembakan dua rudal jarak pendek. Tapi pemerintah Presiden AS Joe Biden menyepelekan peluncuran tersebut dengan menyebutnya sebagai 'urusan rutin' dan pejabat di Washington juga mengatakan mereka mencoba berdialog dengan Pyongyang.

Namun pakar nuklir dari Massachusetts Institute of Technology Vipin Narang mengatakan walaupun hanya ujicoba rudal jarak pendek tapi peluncuran itu akan 'meningkat' dari sekedar uji coba akhir pekan. Menurut Narang uji coba-uji coba itu akan mendorong Korut meningkatkan teknologi perangnya hingga memberikan respon sesuai dalam latihan tempur gabungan AS dan Korsel.

Baca Juga

Narang mengatakan dalam peluncuran rudal tersebut Korut memberi sinyal pada AS mereka meningkatkan persenjataan mereka. Ia menambahkan uji coba tersebut seharusnya tidak menghalangi upaya diplomatik tapi sebagai pengingat harga yang harus dibayar bila Washington gagal membuat kesepakatan dengan Pyongyang.

"Setiap hari berlalu tanpa kesepakatan yang akan mengurangi resiko yang ditimbulkan rudal dan nuklir Korut maka adalah hari resikonya semakin besar dan buruk," kata Narang, Kamis (25/3).

Pyongyang mengabaikan ajakan pemerintah Biden untuk menggelar dialog. Korut mengatakan mereka tidak akan berunding dengan Washington sampai AS berhenti bersikap memusuhi seperti menggelar latihan militer gabungan dengan Korsel.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan peninjauan langkah pemerintah AS ke Korut sudah berada 'di tahap terakhir'. AS akan menjadi tuan rumah pertemuan penasihat pertahanan yang akan dihadiri perwakilan dari Jepang dan Korsel pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas hasil peninjauan tersebut.

Sepanjang 2020, Korut melanggar sanksi PBB tahun 2006 dengan terus mengembangkan program nuklir dan rudalnya. Pemantau sangksi PBB mengatakan Korut mendanai program-program itu uang hasil pencurian di dunia maya sebesar 300 juta dolar AS.

Sejak 2017, Korut sudah tidak pernah menggelar uji coba rudal  jarak jauh antarbenua (ICBM). Pada awal tahun 2018 Korut mengumumkan moratorium uji coba senjata nuklir dari ICBM walaupun tidak terikat dengan moratorium tersebut. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement